REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI -- Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) meminta seluruh pihak, khususnya di wilayah timur laut Libya, Derna untuk melakukan tindakan pencegahan dan perlindungan terhadap warga sipil. Hingga saat ini konflik dan kekacauan di kota tersebut masih terjadi.

Dalam sebuah pernyataannya, PBB menekankan semua pihak berkomitmen memenuhi Hukum Humaniter Internasional serta menghormati hak asasi manusia. Hal itu ditujukan untuk memastikan bahwa semua warga sipil di Derna dilindungi.

Termasuk untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan dapat diizinkan masuk tanpa hambatan. Kemudian, PBB juga meminta evakuasi para penduduk Derna dilakukan secepatnya dengan aman.

Dari laporan yang ada, dalam satu pekan terakhir eskalasi di Derna mencapai tingkat belum pernah terjadi sebelumnya. Pertempuran yang terjadi saat ini telah mendekati daerah permukiman padat penduduk.

Belum lagi dengan kekurangan pasokan makanan dan obat-obatan yang terjadi. Setidaknya ada 125 ribu penduduk di Derna yang tak mendapat listrik serta air memadai.

Derna telah dikepung oleh Tentara Nasional Libya (LNA) sejak Juli 2017. Kelompok yang dipimpin Khalifa Haftar sebagai salah satu tokoh militer paling kuat memasuki wilayah pinggiran kota tersebut pekan lalu dan memperkuat serangan untuk kelompok-kelompok yang ada di sana.

Sejak presiden Muammar Gaddafi digulingkan pada 2011 lalu, Libya dilanda kekacauan dengan faksi-faksi bersenjata yang ingin menguasai pemerintahan secara penuh. Pemerintahan negera itu terbagi atas dua, di mana di ibu Kota Tripoli, didukung oleh internasional.

LNA terus berupaya untuk dapat menguasai dan mengendalikan Libya secara keseluruhan. Situasi terus diperburuk dengan kedatangan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan kelompok militan lainnya yang mengambil kesempatan atas kondisi di negara tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika