REPUBLIKA.CO.ID Usulan Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab soal deklarasi koalisi keumatan empat partai, Gerindra, PKS, PAN, dan PBB mendapat respons dan sambutan positif. Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengakui usulan tersebut sebenarnya sudah dipikirkan keempat parpol, yaitu saat peresmian Sekretariat Bersama (Sekber) yang dideklarasikan oleh Gerindra dan PKS.
"Sudah jauh-jauh hari ada keinginan ini jauh sebelum pertemuan Habib (Rizieq Shihab) dengan tokoh-tokoh di Makkah. Sudah ada Sekber, sudah ada kantor, dan ketuanya dan sudah dideklarasikan," kata Hidayat, Senin (4/6).
PKS terbuka terhadap kemungkinan koalisi keumatan seperti yang diharapkan Rizieq. PKS pun sudah mengetahui rekam jejak kandidat calon presiden yang disetujui Rizieq berdasarkan hasil kesepakatan Persaudaraan Alumni 212.
Kandidat capres yang disebutkan oleh PA 212 adalah Prabowo Subianto, Yusril Ihza Mahendra, Muhammad Zainul Majdi, dan Zulkifli Hasan. Hidayat menilai, figur-figur yang disebutkan itu adalah orang-orang yang sudah ramai diperbincangkan publik.
Publik dan umat Islam, menurut Hidayat, juga sudah mengetahui bagaimana komitmen dan sikap para kandidat tersebut dalam merespons isu-isu dan masalah keumatan. PKS mengusulkan agar memikirkan lagi nama yang tepat untuk koalisi keumatan.
Menurut Hidayat, akan ada respons sensitif dari pihak tertentu dengan penggunaan kata-kata umat. "Namanya (koalisi) apa itu nanti dipikirkan apakah itu koalisi keumatan atau koalisi keumatan kebangsaan. Karena ada juga yang sensi dengan istilah keumatan seolah-olah yang di luar koalisi itu bukan umat," kata dia.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut koalisi tersebut lebih tepat apabila dinamakan Koalisi Keumatan dan Kerakyatan. Dia mengatakan, proses pembentukan koalisi ini sebenarnya sudah lama dilakukan.
Fadli juga menjelaskan hubungan yang dibangun oleh PAN dan PKS selama ini sudah cukup solid. Rencananya, lanjut Fadli, koalisi tersebut juga ingin mengajak Partai Demokrat dan PKB untuk ikut bergabung dalam koalisi tersebut.
"Saya kira nanti akan bisa dikomunikasikan dengan baik, tidak ada masalah," ujarnya.
Terkait calon presiden, Partai Gerindra masih tetap mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadi capres. "Salah satu yang paling realistis Pak Prabowo jadi calon presiden karena di semua survei hanya ada dua nama yang tertinggi," ujarnya.
Ketua Bidang Pemenangan Partai Bulan Bintang Sukmo Harsono menuturkan, imbauan terkait koalisi keumatan ini bukan kali pertama dilakukan Rizieq dan tokoh umat lainnya. Hanya, koalisi yang diharapkan belum juga terwujud karena keempat partai sama-sama belum menunjukkan sikap secara resmi.
Sukmo memprediksi jika koalisi keumatan ini diwujudkan, akan berpeluang memenangkan Pemilu Presiden 2019. Syaratnya, menurut Sukmo, setiap partai harus meletakkan kepentingan umat di atas kepentingan partai.
Masing-masing partai yang berpeluang merapat ke koalisi keumatan, kata Sukmo, harus memetakan kandidat terbaik yang akan diusung menjadi pasangan capres dan cawapres untuk melawan kandidat pejawat capres Joko Widodo.
PBB sendiri, kata Sukmo, sudah mengkaji melalui forum mukernas mengenai kriteria kandidat capres dan cawapres yang paling tepat. Yaitu, duet figur berlatar TNI dan figur Islam moderat.
"PBB dalam kajiannya merekomendasi capres dari TNI dan wapres dari Islam moderat yang akan bisa mengalahkan pejawat," ujar Sukmo.
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengungkapkan aspirasi Rizieq akan dipertimbangkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN 2018 pada Juni mendatang. "Keputusan PAN akan menunggu rapat kerja nasional tahun 2018. Itu adalah keputusan resmi dari PAN. Jadi, pertemuan kemarin itu merupakan bagian dari aspirasi kuat yang akan kita bawa di rakernas," kata Viva.
Terkait capres, Viva menegaskan, berdasarkan hasil Rakornas 2017, PAN memberikan mandat kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk maju sebagai capres dari PAN. Namun, sebagai lembaga modern, lanjut Viva, partai politik harus menampung seluruh aspirasi masyarakat baik yang setuju dengan pejawat maupun tidak setuju dengan pejawat.
"Kita akan menunggu proses selanjutnya setelah pilkada selesai, kita akan melakukan rapat kerja nasional, kita akan tentukan siapa pasangan calon capres dan cawapres dari PAN," katanya. (Pengolah: agus raharjo).
Ikuti Whatsapp Channel Republika