REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO - Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah memperingatkan Presiden AS Donald Trump untuk menghindari konsesi dengan Korea Utara (Korut) yang dapat mengganggu keseimbangan kekuatan Asia Timur. Ia juga meminta militer AS untuk tidak mundur dari Korea Selatan (Korsel) hingga meninggalkan Jepang sendirian dalam menghadapi kekuatan Cina.
"Penarikan pasukan AS dari semenanjung akan menguntungkan Cina," kata seorang sumber dari kantor Perdana Menteri Shinzo Abe, yang membocorkan pembicaraan Abe dengan Trump dalam kunjungannya ke Washington pada Kamis (7/6).
Hasil apapun yang didapat dari pertemuan Trump dengan pemimpin Korut Kim Jong-un di Singapura, mungkin akan memaksa Jepang untuk mempersiapkan pertahanan tanpa kekuatan militer AS. Jepang telah memperkuat pulau-pulau di sepanjang tepi Laut Cina Timur dan mencari sekutu regional baru, seperti Australia dan India, untuk menyeimbangkan kekuatan Cina. Baru-baru ini, Jepang juga melakukan upaya diplomatik untuk mengurangi ketegangan dengan Beijing.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Kamis (7/5) lalu menyatakan kembali bahwa Washington menginginkan denuklirisasi Semenanjung Korea, yang lengkap, terverifikasi, dan tidak dapat diubah. Namun, dia menambahkan, AS akan berupaya untuk menjamin keamanan Pyongyang jika negara itu benar-benar meninggalkan persenjataan nuklir.
AS memiliki 28.500 tentara di Korsel, bawaan dari Perang Korea. Sementara Jepang telah menjadi tuan rumah bagi 50 ribu personel militer AS, termasuk konsentrasi luar negeri terbesar Angkatan Laut AS dan kelompok armada kapal induk AS.
"Pengurangan pasukan AS di Asia Timur Laut akan dilihat sebagai pilihan relatif oleh AS. Ini adalah salah satu tujuan strategis utama Cina," kata mantan komandan militer senior AS di Asia. Dengan tidak adanya pasukan AS di Korea, Jepang benar-benar berdiri sendiri di Asia Timur Laut.
Para pemimpin Jepang melihat dinamika yang sama. Hal itu telah menjadi bagian penting dari pesan yang dibawa Abe ke Gedung Putih. "Penarikan militer AS keluar dari Semenanjung Korea akan menciptakan kekosongan kekuatan. Pentagon memahami ini dan Jepang juga telah mengatakan ini kepada Trump," kata seorang pejabat senior Kementerian Pertahanan Jepang.
Jepang, bagaimanapun, tetap merasa khawatir akan meningkatnya kekuatan militer Cina. Meski selama enam tahun terakhir telah diberi peningkatan anggaran pertahanan tahunan dan pengeluaran kesejahteraan, militer Jepang tidak dapat menandingi Cina.
Sebuah rencana kebijakan yang dibahas oleh para anggota parlemen Liberal Democratic Party yang berkuasa pada Mei lalu mengusulkan agar Jepang mengadopsi komitmen North Atlantic Treaty Organization untuk membelanjakan dua persen dari PDB untuk pertahanan. Namun, anggaran militer Jepang itu tetap hanya berjumlah setengah dari anggaran militer yang direncanakan Cina untuk dibelanjakan pada 2018.
"Tidak seperti 1930-an, Jepang tidak dapat melakukan militerisasi dan juga tidak bisa mengembangkan nuklir. Jepang tidak memiliki pilihan selain memperkuat diplomasi," kata seorang sumber dari kantor PM Abe.
Dorongan diplomatik yang dilakukan Abe salah satunya adalah pertemuan dengan Perdana Menteri Cina Li Keqiang bulan lalu di Tokyo. Ini merupakan kunjungan pertama PM Cina ke Jepang sejak 2010. Keduanya sepakat untuk membentuk hotline keamanan guna membantu meredakan insiden tak terduga.
Kunjungan Abe ke Washington kali ini menjadi pertemuannya yang ke-31 dengan Trump sejak presiden AS itu menjabat. Jumlah ini dua kali lebih sering daripada pertemuannya dengan mantan presiden Barack Obama.
"Dalam 18 bulan terakhir, kami benar-benar menghabiskan banyak waktu untuk membahas masalah ini. Kami tidak akan pernah mengulangi kesalahan masa lalu," kata Abe.
Abe mengatakan, sanksi terhadap Pyongyang seharusnya tidak mereda sampai Korut setuju untuk menyelesaikan denuklirisasi yang lengkap, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah. Tokyo juga menuntut agar Kim mengungkap nasib warga Jepang yang diculik oleh Korut untuk melatih mata-mata mereka.
Menurutnya, Jepang akan menahan bantuan ekonomi untuk Korut, sampai semua masalah itu diselesaikan. Sementara Trump dalam pertemuan tersebut lebih fokus pada sektor perdagangan.
"Perdana Menteri (Abe) dan saya telah berupaya untuk memperluas kerja sama kami di berbagai bidang, termasuk pertahanan dan perdagangan, seperti yang kami diskusikan hari ini," ujar Trump.
Publik Jepang lebih pesimistis dari publik AS mengenai prospek KTT Singapura. Menurut survei yang dilakukan pada Mei dan Juni oleh lembaga think tank Jepang Genron dan University of Maryland, hanya 6,2 persen responden Jepang yang setuju pertemuan Trump dan Kim Jong-un akan memberikan kemajuan yang signifikan pada denuklirisasi.
Sementara penduduk AS yang optimistis mencapai 21,8 persen. Lembaga tersebut mengumpulkan 1.000 tanggapan di Jepang dan 1.215 di AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika