REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus melanjutkan pembangunan jalan tol di Pulau Sumatra. Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tol Sumatra merupakan tulang punggung (backbone) pengembangan wilayah di Sumatra yang terdiri dari enam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) di Pulau Sumatra, yakni Sabang-Banda Aceh-Langsa, Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru, Batam-Tanjung Pinang, Sibolga-Padang-Bengkulu, Jambi-Palembang-Pangkal Pinang-Tanjung Pandan, dan Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-Api.
Menurut Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna, kehadiran jalan tol bertujuan mempercepat mobilitas barang dan jasa antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tol juga berfungsi membangun keterkaitan antara pusat produksi (kawasan industri, pertambangan, perkebunan, pariwisata) dengan outlet-outlet (pelabuhan/bandara) di Pulau Sumatra, sehingga mendorong pengembangan wilayah.
“Kelancaran mobilitas akan meningkatkan interaksi antar pusat pertumbuhan ekonomi,” kata Herry dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Jumat (13/7).
Herry mencontohkan, keberadaan jalan tol Lampung-Palembang akan mempersingkat waktu tempuh dari sekitar 8-10 jam menjadi 3-4 jam. Kedua kota itu pun akan menjadi lebih dekat, sehingga meningkatkan interaksi ekonomi kedua kota yang sekaligus menumbuhkan pusat ekonomi baru.
“Hal yang sama juga terlihat dengan terhubungnya tol dari Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sepanjang 61,7 kilometer yang dapat ditempuh dalam waktu satu jam,” ujar Herry.
Dalam rangka penyelesaian pembangunan tol Sumatra, pemerintah telah menugaskan PT Hutama Karya (HK) melalui Pepres Nomor 100/2014 dan Perpres Nomor 117/2015 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatra. HK ditugasi membangun 24 ruas tol dengan delapan ruas tol di antaranya ditargetkan rampung pada 2019.
Herry menjelaskan, pembangunan tol Sumatra dilakukan dengan pendekatan berbeda. Pada pola sebelumnya, pembangunan tol dilakukan pada kawasan yang sudah berkembang karena membutuhkan pengembalian investasi. Namun, kehadiran tol di Pulau Sumatra yang memiliki potensi ekonomi yang besar diperlukan untuk mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk Indonesia.
“Potensinya besar dan wilayahnya juga luas. Pembangunan jalan tol diharapkan mempercepat pengembangan wilayah di Pulau Sumatra, baik pada jangka panjang 20 tahun amupun jangka pendek dalam waktu lima tahun ke depan,” kata Herry.
Dia mengakui, dari sisi volume, lalu lintas harian rata-rata (LHR) tol Sumatra masih rendah, sehingga kurang menarik apabila ditawarkan kepada investor lantaran marginnya rendah. Oleh karena itu, digunakan skema penugasan kepada HK atas nama pemerintah untuk merealisasikan tol trans Sumatra.
“Pada saat tol Jagorawi dibuka dulu, volume lalu lintasnya rendah, namun terus bertumbuh,” kata dia.
Kendati dilakukan dengan skema penugasan, pemerintah selalu memegang prinsip kehati-hatian dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada HK dalam membangun jalan tol Sumatra melalui penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN), dukungan konstruksi, kontrak konsesi, sekuritisasi aset, serta pemberian jaminan pemerintah.
Pada 2015 dan 2016, pemerintah telah memberikan total PMN sebesar Rp 5,6 triliun.
Selain itu, pemerintah telah memberikan kontrak konsesi atas ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) seksi Pondok Pinang-Jagorawi dan kontrak konsesi Jalan tol akses Tanjung Priok yang dapat digunakan sebagai underlying asset/revenue untuk penerbitan obligasi/pinjaman berikutnya.
“Penambahan PMN kepada PT Hutama Karya direncanakan untuk diberikan kembali pada 2019. Saat ini, masih dalam proses konsultasi untuk penerbitan surat jaminan atas ruas Pekanbaru-Dumai,” kata Kepala Subdirektorat Mitigasi Risiko APBN Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Riko Amir.
Hingga Juni 2018, tol Sumatra yang sudah diresmikan sepanjang 81,92 kilometer, yakni Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sepanjang 49,17 kilometer, tol Medan-Binjai seksi 2-3 sepanjang 10,6 kilometer, Palembang - Indralaya Seksi 1 (Palembang-Pamulutan) sepanjang 7,75 kilometer, Bakauheni-Terbanggi Besar Sub Seksi 1 (Pelabuhan-Bakauheni) sepanjang 8,9 kilometer, dan Bakauheni-Terbanggi Besar Sub Seksi 5 (Lematang-Kotabaru) sepanjang 5,50 kilometer.
Untuk ruas tol Palembang hingga Indralaya seksi 2 dan 3 sepanjang 14,25 kilometer sudah selesai konstruksinya dan ditargetkan beroperasi pada akhir Juli 2018. Operasional tol Palembang diharapkan bisa mendukung penyelenggaraan Asian Games XVIII 2018 yang akan dibuka pada 18 Agustus 2018. “Beroperasinya
tol Palembang Indralaya akan mempermudah akses menuju Jakabaring Sport City yang menjadi lokasi 14 venues pertandingan cabang olahraga Asian Games ke-18,” kata Herry.
Ikuti Whatsapp Channel Republika