REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengarahan kepada 4.555 orang Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari seluruh Indonesia di hanggar PT Dirgantara Indonesia (DI), Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Selasa (17/5). Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengingatkan semua Babinsa se Indonesia untuk menjaga netralitas.
Menurut Jokowi tahun ini dan tahun depan Indonesia memasuki tahun politik. Jadi, ia ingin mengingatkan Babinsa untuk menjaga netralitas. Karena memang Undang-undang mengatakan hal itu, politik TNI adalah politik negara. Jadi, politik TNI bukan politik praktis. Artinya, bahwa harus dipastikan proses demokrasi berjalan demgan lancar, aman dan damai.
"Politik negara itu politik seperti apa? kesetiaan terhadap negara, itu sudah digariskan dalam UU. Negara itu siapa? Ya rakyat, wilayah, dan pemerintah yang sah," ujar Jokowi saat memberikan sambutannya.
Jokowi mengatakan politik negara itu kesetiaan kepada rakyat, kepada wilayah NKRI dan kepada wilayah yang sah. Untuk emmastikan proses demokrasi berjalan aman dan damai, TNI dan Polri harus bersikap netral sehingga mudah merangkul masyarakat serta menjaga agar kondusif.
Netralitas yang ditunjukan TNI/Polri, kata dia, adalah masyarakat yakin bahwa TNI dan Polri benar-benar profesional menjalankan tugasnya karena sekarang kepercayaan publik atau mqsyarakat terhadap TNI itu berada di posisi yan paling tinggi.
"Jangan sampai dirusak kepercayaan ini," katanya.
Jokowi pun mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh Babinsa baik yang ada di lingkup kerja Kodam Siliwangi maupun penjuru tanah air.
Menurut Jokowi, atas dedikasi kerja keras bersama-sama dengan dengan Polri.
"Terutama pilkada, sehingga bisa berjalan dengan aman damai berkat kerja sama saudara saudara. Saya sebagai presiden, menaruh perhatian yang sangat besar terhadap peningkatan profesionalisme terutama kesejahteraan Babinsa," katanya.
Jokowi mengatakan, setiap ia ke daerah bertemu dengan Babinsa, selalu masuk ke telinganya mengenai tunjangan kinerja Babinsa. Setahun yang lalu, ia perintahkan Menkeu, untuk menyiapkan anggaran untuk tunjangan kinerja Babinsa mulai Juli ini.
Jokowi merinci, kenaikan tunjangan kinerja Babinsa tipe A dari awalnya hanya Rp 104.000 per bulan per orang menjadi Rp. 900.000 per bulan per orang. Sementara untuk Babinsa tipe B dari semula Rp 440.000 per bulan per orang menjadi Rp 1.200.000 per bulan per orang. Tujuan kenaikan ini, karena ia tahu Babinsa berada di posisi barisan terdepan dalam menjaga kedaulatan NKRI dan menjaga Ketertiban di desa-desa.
"Kita harus sadar semuanya bahwa negara ini negara yang sangat besar 74.000 desa, 60000 babinsa di tanah air," katanya.
Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto kembali mengingatkan agar seluruh personel TNI menjaga netralitas pada tahun politik. Hadi menegaskan, dalam tahun politik tugas TNI adalah menjaga agar pemilu berjalan lancar dan tidak ada hal-hal yang mengganggu stabilitas nasional.
"Walaupun TNI tidak memilih, namun kita masih harus menyiapkan diri untuk membantu keamanan, agar pilkada serentak bisa berjalan lancar, aman, damai, dan stabilitas nasional tetap terjaga," kata Panglima TNI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika