REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggandeng PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), untuk mewujudkan Smart Office pertama yang dibangun di lingkungan kementerian. Smart Office yang nantinya ada di lingkungan kerja Kemendes PDTT ini merupakan konsep kantor terkoneksi, cashless, dan paperless.
Dengan dukungan perangkat dan solusi Teknologi Informatika (TI) dalam semua fungsinya. Dukungan tersebut mulai dari fungsi keuangan, kepegawaian atau Sumber Daya Manusia (SDM), hingga Administrasi atau Reporting.
Smart Office Kemendes tersebut diluncurkan oleh Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo di Makarti Ballroom, Kemendes PDTT, Jakarta, Rabu, (1/8). Eko didampingi Wakil Direktur Utama BNI Herry Sidharta, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Hendra J Kede, serta jajaran Direksi BNI. Hadir pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.
Eko menyampaikan, pada saat perubahan zaman berlangsung secara cepat, khususnya pada era revolusi industri 4.0 saat ini, diperlukan kecepatan untuk membuat keputusan. Bahkan pada 2050 mendatang, Indonesia bisa menjadi negara dengan ekonomi keempat terbesar di dunia.
"Namun itu baru perhitungan matematis, bisa tidaknya tercapai tergantung pada kecepatan Indonesia dalam menggerakan ekonominya dan mengurangi kesenjangan sosial. Ada 30 ribu desa yang tertinggal, saat ini," tutur Eko melalui keterangan resmi yang diterima Republika.co.id, Rabu, (1/8).
Kemendes, kata dia, memiliki posisi strategis untuk menentukan Indonesia akan menjadi negara yang memiliki kesenjangan tinggi atau rendah. Maka menurutnya, Smart Office BNI merupakan salah satu cara mengarah ke kecepatan bertindak, sehingga pelayanan terhadap desa-desa bisa lebih akurat dan cepat.
“Smart Office ini terwujud karena dukungan penuh BNI sebagai bank mitra utama kami. Kami berharap implementasi Smart Office ini dapat segera ditiru juga oleh Kementerian dan Lembaga lainnya, guna mendukung transparansi pemerintahan, serta digitalisasi transaksi pada kementerian atau lembaga,” jelasnya.
Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi menambahkan, Smart Office dibangun demi mempercepat reformasi birokrasi di lingkungan Kemendes PDTT. Maka hal utama yang harus dilakukan yakni membenahi tata kelola perkantoran. Tujuannya adalah agar kinerja meningkat karena adanya peningkatan efektifitas dan transparansi.
"Kami berterima kasih kepada BNI yang secara all out menyiapkan sebuah Smart Office di Kemendes PDTT. Sekarang 1.700 Kartu Multifungsi BNI telah disebarkan untuk pegawai Kemendes PDTT," ujarnya.
Herry Sidharta turut menuturkan, BNI mendukung penuh inisiasi Menteri Desa dengan menyediakan beberapa solusi yang dibangun BNI sebagai satu kesatuan yang lengkap dalam produk Smart Office. Solusi tersebut merupakan implementasi Kartu Pegawai Kemendes PDTT yang dibuat sebagai kartu combo atau Kartu Multi Fungsi (KMF).
"Kartu ini berfungsi sebagai akses masuk gate parkir di lingkungan Kantor Kemendes PDTT, akses masuk ke Gedung Kementerian Desa, alat pembayaran di kantin Kemendes PDTT. Termasuk menjadi alat pembayaran berbagai moda transportasi (busway atau Commuter Line) dan gerbang tol," kata Herry.
Paket Smart Office yang dibangun BNI, kata dia, juga menyediakan layanan implementasi sistem e-Absensi yang terintegrasi dengan SIMPEG (Sistem kepegawaian), penggunaan fasilitas cash management untuk pengelolaan keuangan Kementerian Desa. Memungkinkan pula dilakukannya pembayaran atau transaksi yang efektif dan efisien.
Smart Office ini juga memungkinkan penggunaan corporate card dan traveling card untuk pengelolaan biaya perjalanan dinas pegawai Kemendes PDTT. Sekaligus pengelolaan smart kantin Kemendes PDTT, yakni konsep pengelolaan kantin yang cashless dan modern.
Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo sedang mencoba fasilitas Smart Office Kemendes PDTT hasil kerja sama dengan BNI.
Ke depannya, kata Herry, BNI berkomitmen mendukung empat program utama Kemendes PDTT yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Prukades (Produk Unggulan Kawasan Pedesaan), Embung Desa, dan pembangunan Sarana Olah Raga Desa. “Hingga saat ini, BNI telah mengelola 8.157 rekening kas desa dan membina 6.086 BUMDes melalui lima fungsi utamanya yaitu fungsi edukasi, konsultasi, literasi keuangan, pengembangan bisnis rintisan atau Agen46, dan pendampingan," tuturnya.
Untuk Prukades, ia menjelaskan, BNI bekerja sama dengan Kementerian Desa dalam menyelenggarakan berbagai Pelatihan. Di antaranya pelatihan pengelolaan keuangan, pelatihan packaging atau kemasan, pelatihan pemasaran Produk Unggulan Desa.
"Selain itu, sebagai antisipasi perkembangan zaman. BNI telah menyiapkan e-commerce bagi pemasaran Prukades yaitu Bumdes-mall.com,” ujar Herry.
Ikuti Whatsapp Channel Republika