REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING-- Ratusan Muslim etnis Hui melakukan aksi protes di wilayah barat Cina Ningxia. Mereka menentang rencana pemerintah yang akan menghancurkan sebuah masjid baru yang besar.
Cina secara resmi menjamin kebebasan beragama. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir para pejabat khawatir tentang kemungkinan radikalisasi dan kekerasan sehingga memperketat pengawasan di wilayah-wilayah Muslim.
Para pejabat di kota Weizhou mengatakan masjid besar Weizhou belum menerima izin yang lengkap sebelum pembangunan. Masjid itu memiliki banyak kubah dan menara dengan gaya Timur Tengah.
Masjid itu akan dihancurkan secara paksa pada Jumat (10/8). Rencana ini beredar di kalangan Muslim Cina di media sosial.
Perintah itu memprovokasi kemarahan di antara warga desa. Pembicaraan antara perwakilan masjid dan pejabat telah gagal mencapai kesepakatan. Ini karena jamaah menolak rencana pemerintah untuk menyelamatkan masjid jika kubahnya diganti dengan pagoda yang lebih sesuai dengan budaya Cina.
Seorang narasumber mengatakan ratusan penduduk desa berkumpul di masjid pada Jumat pagi, dan walikota kota itu diperkirakan akan mengadakan diskusi di sore hari.
"Jika kami menandatangani, kami menjual iman kami," kata pendukung masjid Weizhou dalam catatan di aplikasi perpesanan WeChat.
Seorang pria di kantor keagamaan pemerintah di daerah itu, menegaskan, terdapat aksi protes di masjid pada Jumat. Ia menambahkan bahwa pemerintah hanya ingin struktur masjid direnovasi.
"Pekerjaan dengan publik sedang berlangsung. Belum ada konsensus khusus yang dicapai pada rencana perbaikan," kata pria itu.
Pemerintah Weizhou sulit ditemui untuk dimintai komentar. Dan pejabat di daerah sekitar Tongxin menolak berkomentar.
Video yang tersebar di media sosial pada Kamis (9/8) menunjukkan banyak orang berkumpul di luar masjid dan mobil polisi terparkir di dekatnya. Protes itu tampaknya berlangsung damai. Namun keaslian video ini belum dapat diverifikasi.
Para pejabat senior Cina telah mendesak umat Islam untuk berjaga-jaga terhadap ajaran Islam yang tidak sesuai dengan budaya Cina. Seperti pembangunan masjid yang meniru gaya negara lain. Muslim diharapkan mempraktekkan keyakinan mereka dengan cara yang sesuai kebudayaan Cina.
Banyak muslim Hui telah menyaksikan tindakan pemerintah di wilayah barat jauh Xinjiang dan Muslim Uighurnya. Pemerintah memberlakukan undang-undang darurat militer, dengan pos pemeriksaan polisi bersenjata, pusat pendidikan, dan pengumpulan DNA.
Perlakuan terhadap orang-orang Uighur telah memicu kecaman internasional. Para pejabat AS mengatakan puluhan ribu orang telah ditahan di pusat-pusat penahanan Xinjiang.
Kebijakan asimilasi agama di Beijing semakin mengkhawatirkan banyak orang Hui. Mereka khawatir pemerintah akan memperlebar langkah-langkah ketatnya di Xinjiang ke daerah-daerah Muslim tambahan, seperti Ningxia dan provinsi tetangga Gansu.
Dalam tindakan keras itu, pemerintah telah melarang pendidikan agama bagi kaum muda di masjid. Pemerintah juga melarang penggunaan pengeras suara di masjid, dan berusaha untuk menyingkirkan elemen Arab di masjid.
Ikuti Whatsapp Channel Republika