REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kota Padang dan Bukittinggi di Sumatra Barat tercatat mengalami deflasi pada Agustus 2018, setelah sejak awal tahun mencatatkan laju inflasi rendah. Tingkat deflasi di Kota Padang pada Agustus 2018 tercatat sebesar 0,40 persen, sedangkan Kota Bukittinggi mengalami deflasi sebesar 0,13 persen. Angka-angka tersebut lebih rendah dibanding tingkat inflasi Padang-Bukittinggi pada Juli 2018 sebesar 0,62 persen dan 0,09 persen.
Kepala BPS Sumbar Sukardi mengungkapkan, tingkat deflasi di Padang dan Bukittinggi didorong oleh penurunan harga tiga kelompok pengeluaran, yakni bahan makanan sebesar 0,97 persen, sadang sebesar 0,11 persen, dan transportasi sebesar 1,64 persen. Kelompok transportasi mengalami penurunan harga cukup tinggi menyusul mulai sepinya permintaan moda transportasi pascalebaran.
Sementara itu secara tahun kalender, Januari-Agustus 2018, laju inflasi di Kota Padang dan Bukittinggi masing-masing sebesar 1,74 persen dan 0,70 persen. Laju inflasi year on year (Agustus 2018 terhadap Agustus 2017) untuk Kota Padang tercatat sebesar 3,29 persen dan Kota Bukittinggi sebesar 2,12 persen.
"Semoga inflasi tetap terus terjaga hingga akhir tahun. Meski kewaspadaan tertinggi kita, yakni Lebaran, sudah lewat," ujar Sukardi, Senin (3/9).
Gubernur Sumatra Barat sekaligus Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Irwan Prayitno menambahkan, upaya menjaga tingkat inflasi selama beberapa tahun terakhir berjalan baik. Prestasi ini, lanjutnya, dibuktikan dengan perolehan penghargaan dari Presiden Jokowi kepada TPID Sumbar sebagai TPID Terbaik untuk Kawasan Sumatera dalam dua tahun berturut-turut.
"Tugas pemerintah daerah untuk menyediakan pasokan yang cukup, harga yang terjangkau, dan menjaga kelancaran distribusi," ujar Irwan.
Kepala BI Sumatra Barat Endy Dwi Tjahjono menambahkan, risiko yang dihadapi Sumbar dalam menjaga laju inflasi di antaranya adalah peningkatan harga minyak dunia dan kenaikan harga pangan global. Sementara pengaruh dari dalam negeri adalah ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan.
"BI merekomendasikan peningkatan produksi pertanian, replikasi pengembangan konsep gedung pengendalian inflasi di setiap kabupaten/kota dan pendirian Toko Tani Indoensia, serta penyediaan anggaran khusus pemda yang digunakan pada saat emergency terjadi gejolak inflasi," jelas Endy.
BI, lanjut Endy, juga mengingatkan pemerintah daerah untuk melakukan percepatan realisasi kerja sama perdagangan antardaerah, demi menekan risiko kelangkaan bahan pangan di dalam daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika