REPUBLIKA.CO.ID,KLATEN - Sejumlah sekolah sepertinya menerapkan aji mumpung. Siswa kelas XII sebuah SMAN di Cawas, Kabupaten Klaten, dibebani pungutan Rp 300 ribu per anak untuk mengambil bukti kelulusan.

Para orangtua siswa tak ada yang berani menolak membayar iuran tersebut. Kendati dinilai memberatkan, kewajiban tersebut terpaksa dipenuhi. Masalahnya kalau tidak membayar, pihak sekolah mengancam akan menahan ijazah siswa bersangkutan.

Belakangan, sejumlah orangtua berani protes atas pungutan tersebut. Namun, protes dilakukan setelah mereka terlanjur membayar. Aksi ini terjadi setelah Bupati Sunarno mengancam kepala sekolah manapun yang melakukan pungutan liar berkaitan dengan kelulusan.

Ancaman inipun terjadi setelah kasus pungutan marak di sejumlah sekolah. Malah terekspose ramai media massa.

Joko Siswanto, salah seorang walisiswa, hendak menagih kembali uang yang sudah terlanjur dibayarkan. Dia mengaku pusing mencari uang sebanyak itu. ''Ekonomi baru seret, malah ada pungutan macam-macam,'' katanya.

Ketua Komite SMAN I Cawas, Warsito, mengaku iuran tersebut merupakan hasil putusan rapat antara pengurus komite sekolah dengan pihak sekolah. Kemudian, hasil rapat diteruskan ke orangtua siswa.

Bupati Sunarno geram begitu mendengar pungutan tersebut menjadi perbincangan publik. Ia memerintahkan Inspetur Jenderal Daerah secepatnya turun ke lapangan melakukan pemeriksaan. Jika ditemukan pelanggaran, bupati tak segan mengambil tindakan tegas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika