REPUBLIKA.CO.ID, PALU - Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Tengah Abubakar Almahdali mengatakan, sampai saat ini jumlah sekolah berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) di daerahnya berjumlah 10 buah dan berharap tidak ada penambahan lagi.
"Cukuplah yang ada ini, kita tinggal meningkatkannya. Kemendiknas juga sedang mengevaluasi semua RSBI dan hasilnya diharapkan akan menetapkan RSBI yang betul-betul memenuhi syarat sebagai RSBI," katanya di Palu, Selasa (12/7).
Abubakar mengaku bahwa RSBI di daerahnya sudah berjalan cukup baik meski masih banyak hal yang perlu terus dibenahi, seperti peningkatan mutu guru terutama dalam kemampuan berbahasa Inggris serta sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti pelaksanaan sistim administrasi pendidikan yang memenuhi standar internasional.
Mengenai pembiayaan RSBI, Abubakar mengaku, sejak tanggung jawab pengelolaan RSBI dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi pada 2010, pembiayaan RSBI masih ditanggung bersama antara APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.
"Kita baru bisa menanggung biaya operasional sekolah dan sebagian biaya investasi, sedangkan gaji dan tunjangan guru-rugu dan nonguru serta sebagian dana investasi lainnya masih ditanggung APBD kabupaten/kota masing-masing," ujarnya.
Tapi kondisi ini, kata Abubakar, hanya sementara saja dan diharapkan semua pembiayaan RSBI sudah bisa ditanggulangi dengan dana APBD provinsi pada 2012. "Ini hanya masalah mekanisme yang butuh waktu, terutama dalam mengalihkan pembiayaan gaji guru dan staf lainnya dari kabupaten/kota ke provinsi yang harus melalui proses lolos-butuh. Ini perlu waktu karena tenaga yang diurus berjumlah sekitar 8.000 orang," ujarnya.
Kondisi dalam masa transisi ini, kata Abubakar, tidak mempengaruhi kegiatan operasional sekolah karena semua biaya operasional sudah diatasi pemerintah provinsi, meski diakui pencairan dana operasional masih tersendat-sendat.
Soal pungutan penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah RSBI yang banyak dikeluhkan orang tua murid karena terlalu memberatkan yakni antara Rp3,8 sampai 4,5 juta per siswa, Abubakar mengaku telah mewanti-wanti para kepala sekolah agar memperhatikan keluarga miskin.
"Siswa yang betul-betul miskin harus dibebaskan dari segala pungutan, dan yang lain diberi kesempatan mengangsur bila tidak mampu membayar sekaligus," ujarnya. Menurut dia, semua sekolah RSBI diwajibkan untuk menyediakan 20 persen kursi siswa barunya untuk anak dari keluarga miskin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika