REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan penyaluran beasiswa kepada 250.000 penerima mulai tingkat pelajara, mahasiswa hingga program S3 sampai tahun 2018 dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah per tahun.
"Untuk tahun 2014 ini saja, program Beasiswa Kaltim Cemerlang yang dialokasikan Kaltim senilai Rp208 miliar. Jumlah tersebut diperuntukkan bagi 50.254 penerima mulai siswa SD-SMA, mahasiswa, guru, dan dosen," kata Wakil Gubernur Kaltim Mukmin Faisyal di Samarinda, Kamis.
Program penyaluran beasiswa hingga 250.000 penerima tersebut sesuai dengan kesepakatan pemangku kepentingan dan telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2014-2018.
Sedangkan untuk beasiswa yang telah disalurkan pada tahap pertama atau untuk periode 2009-2013, Pemprov Kaltim telah memberikan kepada sekitar 187.000 penerima atau sekitar 30.000 orang per tahun.
Pemprov Kaltim, katanya, juga telah membenahi sistem penyaluran beasiswa, yakni yang sebelumnya hanya menggunakan sistem online, maka kini menerapkan sistem online dan manual.
Sistem online diperuntukkan bagi calon penerima yang bermukim di perkotaaan atau yang memiliki jaringan internet, sedangkan sistem manual diperuntukkan bagi pelajar dan mahasiswa yang di daerahnya tidak tersedia jaringan internet.
Selain itu, kata dia, penyaluran beasiswa juga dilakukan dengan sistem penentuan kuota baik bagi kabupaten dan kota, maupun bagi perguruan tinggi agar lembaga terkait yang menentukan jumlah dan siapa saja yang berhak mendapat beasiswa.
Dia mengatakan bahwa pendidikan menjadi program prioritas pembangunan oleh Pemprov Kaltim sesuai RPJMD lima tahun ke depan.
Menurut dia, sejumlah program yang berhasil dijalankan pada periode lima tahun terakhir akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya sehingga akan semakin bermanfaat dan dapat dirasakan oleh masyarakat.
Selama ini Pemprov Kaltim terus berusaha memberikan pendidikan yang merata, mudah, dan murah bagi seluruh rakyat baik yang tinggal di perkotaaan, pedalaman, dan kawasan perbatasan.
Upaya tersebut di antaranya telah dibuktikan dengan program wajib belajar 12 tahun sejak 2009, kemudian mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari porsi APBD Kaltim setiap tahun.
Anggaran 20 persen untuk pendidikan itu tersebar dan dikelola oleh beberapa SKPD terkait di lingkungan Pemprov Kaltim, kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan berbagai kegiatan yang terkait dengan peningkatan mutu SDM melalui sektor pendidikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika