REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Prof Edy Suandi Hamid menandaskan moratorium pengalihan status perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi perguruan tinggi negeri (PTN) sudah tepat. Namun perlu diikuti moratorium pendirian perguruan tinggi (PT) baru.
"Moratorium pendirian PT baru sangat relevan dan mendesak agar pemerintah dapat melakukan penataan dan penguatan PTN/PTS yang sudah ada," kata Edy Suandi Hamid kepada wartawan di Yogyakarta, Selasa (30/6).
Selama ini, kata Edy, pemerintah sudah kedodoran dalam membina perguruan tinggi yang sudah ada. Salah satu tandanya, ada perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah tanpa prosedur yang benar.
Dijelaskan Edy, pertumbuhan perguruan tinggi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir sangat tinggi. Bahkan bisa dikatakan dua hari sekali berdiri perguruan tinggi baru. Tahun 2005, jumlah PT di Indonesia ada 2.428, saat ini sudah ada 4.273 perguruan tinggi.
Namun, kata Edy, moratorium pendirian PT baru perlu selektif. Artinya dalam hal tertentu, dengan melihat kebutuhan yang mendesak di regional yang belum terpenuhi bisa sdiberikan izin pendirian PT. "Pertimbangan itu harus disampaikan terbuka sehingga publik mengetahui rasionalitasnya," kata Edy.
Menurut Edy, moratorium ini tidak menghambat akses bagi mereka yang ingin mengenyam pendidikan tinggi. Caranya adalah meningkatkan kapasitas perguruan tinggi yang sudah ada. Sebab banyak perguruan tinggi di Indonesia jumlah mahasiswanya masih di bawah 5.000.
"Pemerintah tinggal membantu, bisa dengan dukungan tambahan tenaga pengajar pada PTN-PTN serta meningkatkan dosen DPK," tandas Edy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika