REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) merupakan lembaga yang kurang berfungsi. Ia mengatakan, banyak para akademisi lainnya yang bergelar doktor di lembaga tersebut, sayangnya pengetahuan dan kemampuannya kurang dimanfaatkan.
"Lain pihak soal rancang bangun, ada yang idle. Paling idle itu BPPT, banyak doktor, kantor sepi, baca koran. Hanya pembenaran terjadi, " kata JK saat memberikan pengarahan di kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (29/7).
Lebih lanjut, ia mengatakan perkembangan teknologi sangatlah cepat. Sehingga, jika ilmu pengetahuan tidak dimanfaatkan dan digunakan, maka akan hilang begitu saja. Oleh karena itu, JK juga meminta agar para akademisi tetap mempelajari teknologi yang semakin berkembang setiap tahunnya.
"Teknologi itu cepat sekali hausnya, begitu tidak digunakan hilang itu. IT itu tiap 1,5 tahun perkembangannya 100 persen. Hp kita tipis tapi kekuatannya lebih besar. Engineering berkembang 100 persen tiap 5 tahun. Sekarang rumah ringan, jalan tol gampang. Artinya begitu Anda tidak belajar, hilang ilmu itu. BPPT itu bisa hilang ilmunya karena doktor-doktor tidak pernah dipakai," jelas JK.
Kalla mengatakan dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan, juga diperlukan pengetahuan dan upaya sehingga dapat berjalan dengan baik. Para ahli dalam negeri pun dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga pemerintah tidak perlu menyerahkan berbagai proyek pembangunan di dalam negeri kepada para ahli dari negara lain seperti Cina. Sebab, selama ini keterlibatan para ahli dalam negeri dalam pelaksanaan proyek dinilai masih kurang.
JK pun mencontohkan keberhasilan pembangunan saat pemerintah melibatkan ahli dalam negeri dalam membangun bandara di Makassar dan Medan. Saat itu, JK hanya memperbolehkan para ahli dalam negeri untuk terlibat dalam pembangunan tersebut.
"Kenapa tidak percaya diri? Kita malas detail. Sejak dulu, saya mengatakan membangun harus pakai 3 kekuatan. Kehutanan otak, otot, dan kantor. Tidak mungkin bangun tanpa kekuatan ini. Ternyata kalau dimusyawarahkan selesai," kata Kalla.
Ikuti Whatsapp Channel Republika