REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengajak dosen diaspora untuk kembali ke Indonesia. Ia pun menjanjikan mereka bisa menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Diaspora merupakan komunitas dunia, terdiri dari orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri dan bukan sebagai wisatawan.
"Kami dorong dosen diaspora yang di luar negeri kembali ke Indonesia bisa menjadi PNS. Kami telah ajukan ke Kemenpan-RB," kata Menristekdikti Mohamad Nasir usai meresmikan gedung baru milik Universitas Kristen Petra Surabaya, Senin (11/3).
Nasir menjelaskan, dosen diaspora diajak kembali ke Indonesia, bahkan dijanjikan jadi PNS dikarenakan mereka rata-rata sudah mempunyai riset dan inovasi yang bagus. Riset dan inovasi yang dihasilkan dirasanya akan mampu mengangkat perguruan tinggi di Indonesia.
Nasir mengatakan, diaspora di luar negeri jumlahnya lebih dari 5 ribu, yang artinya mempunyai potensi yang sangat besar. Dosen diaspora itu, kata dia, tersebar di negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Jerman. Nasir merasa, jika para diaspora itu bisa kembali dan membantu Indonesia, mak akan luar biasa.
"Saya pernah ketemu dari Stanford University dia punya inovasi di bidang elektronik, yaitu mekatronika engineering. Dia saat ini dimanfaatkan AS, padahal orang Indonesia. Ada yang ahli microchip. Bagaimana mereka bisa kembali ke Indonesia," ujarnya.
Nasir berpendapat, untuk membuat para dosen diaspora kembali ke Indonesia bukanlah perkara mudah. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Pertama, kata dia, harus diperbaiki regulasi. Kemudian, penyediaan dana juga harus benar-benar cukup.
"Presiden menganggarkan untuk pengembangan SDM jauh lebih besar. Diharapkan dilipatkan anggaran itu akan menarik diaspora kembali ke Indonesia," kata Nasir.
Dosen diaspora itu, lanjut Nasir, nantinya akan ditempatkan di kampus-kampus Indonesia yang sudah berkolaborasi dengan kampus asing. Perguruan tinggi dimaksud bisa saja negeri atau swasta, dengan pendanaan bersama pemerintah dan PT.
"Tahun 2017-2018 ada 250 dosen itu. Tahun ini bagaimana mereka menetap di Indonesia. Kita butuh anggaran besar, karena mereka akan membandingkan pendatang di luar negeri dan Indonesia," kata Nasir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika