REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Pancasila menghadapi tantangan zaman. Tantangan itu, berwujud pada aktualisasi Pancasila dalam ketatanegaraan Indonesia. 

"Nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya menjadi pedoman baik itu dalam pemerintahan dan pembentukan hukum,” kata anggota Komisi III DPR-Ri, I Wayan Sudirta, dalam Seminar Pra Kongres VII Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Kristen Indonesia (UKI) di Jakarta, Jumat (14/2/2025).

I Wayan mengatakan sendi-sendi kehidupan berbangsa saat ini belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila serta keadilan sosial belum bisa terwujud secara optimali.

“Masih ada kesenjangan yang sangat lebar, jurang antara si kaya dan si miskin masih menganga karena berbagai faktor yang ada,” kata I Wayan yang juga alumni UKI tersebut.

Dia memberikan contoh, walaupun dalam pembukaan UUD, frasa keadilan disebut berulang kali, akan tetapi Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menimbulkan perdebatan karena mengedepankan efisiensi dan menomor duakan keadilan.

Sementara itu, menurut I Wayan, berbagai UU seperti UU Penanaman Modal, UU Pertambangan, UU Perkebunan dan UU Kehutanan masih mendapat kritik secara luas karena sebagian masyarakat menganggap UU tersebut lebih memihak kepada modal asing dan kurang berpihak kepada masyarakat.

“Oleh karena itu, salah satu cara untuk menyikapi hal ini adalah dengan memajukan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,”

I Wayan menjelaskan, pendidikan berbasis Pancasila harus menjadi solusi dan prioritas nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah strategis antara lain mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan, tidak hanya sebagai mata pelajaran tetapi juga dalam praktik keseharian dan menerapkan pendidikan karakter sejak dini, agar ni

lai-nilai luhur Pancasila tertanam dalam pola pikir dan perilaku generasi muda.

Selanjut, memanfaatkan teknologi sebagai sarana edukasi yang positif, menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, dan menyiapkan generasi pemimpin yang berorientasi pada pelayanan.

Rektor UKI, Dhaniswara K Harjono, mengatakan UKI berdiri sejak 15 Oktober 1953 telah memiliki banyak kontribusi dalam perjalanan bangsa dan bernegara.

Hal ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi tenaga pengajar, mahasiswa dan alumni UKI yang menjalankan motto UKI "Melayani Bukan Dilayani". “Motto UKI ini tentunya sejalan dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila,” ujar dia.

Dia mengatakan, permasalahan implementasi nilai-nilai Pancasila mempunyai banyak tantangan. Hal ini yang kemudian menjadi concern Ikatan Alumni UKI yang mengadakan kegiatan Seminar Pra Kongres ke-VII Ikatan Alumni UKI pada 14 Februari 2025 di kampus UKI Cawang dengan tema "Menjadi Terang dan Garam Bagi Bangsa dan Negara".

Alumni UKI saat ini,kata Dhaniswara, telah berjumlah lebih dari 70 ribu orang dan berkontribusi dalam berbagai sektor pembangunan bangsa. Ia kemudian menyambut baik kegiatan ini dan berharap kegiatan ini dapat memberikan rekomendasi terhadap permasalahan bangsa saat ini.

I Wayan menambahkan UKI sebagai lembaga pendidikan memiliki misi untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan jiwa kepemimpinan yang melayani (servant leadership).

"Ini tentunya sesuai dengan motto UKI dan tentunya sejalan dengan 5 (lima) sila Pancasila yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika