REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyampaikan konsep Kampus Merdeka mendukung terciptanya keleluasaan bagi perguruan tinggi. Khususnya untuk meningkatkan kapabilitas agar mampu menghasilkan lulusan yang mumpuni dan terserap di dunia kerja.
Di dalam kebijakan kampus merdeka, Nadiem menjelaskan kemitraan akan lebih terbuka. Kemitraan ini bisa dilakukan lintas program studi, universitas, dunia industri, perusahaan, kementerian/lembaga, hingga organisasi nirlaba tingkat dunia membuka peluang bagi perguruan tinggi mewujudkan kebijakan Kampus Merdeka.
Mendikbud menegaskan pihaknya mendukung kemajuan perguruan tinggi dengan kemudahan proses izin membuka prodi baru. Terutama bagi yang terbukti telah bekerja sama dengan organisasi kelas dunia, organisasi nirlaba kelas dunia ataupun perguruan tinggi top 100 dunia.
“Kami mendorong pernikahan massal antara prodi perguruan tinggi dengan dunia nirlaba, dunia NGO, dunia research, dunia science dan kami akan memasarkan prodi-prodi tersebut sehingga kurikulum kita relevan dengan kebutuhan,” kata Nadiem, saat menghadiri diskusi di Rakornas Kemenristek/BRIN, Di Tangerang Selatan, Kamis (30/1).
Kebijakan Kampus Merdeka selaras dengan Kemristek/BRIN Yang ingin mempercepat pencapaian hilirisasi dari inovasi. Khususnya di dalam rangka mengintegrasikan berbagai kegiatan dan program litbangjirap ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di Indonesia untuk menciptakan inovasi.
Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang P. S. Brodjonegoro menyambut baik kebijakan Kampus Merdeka. Ia berharap, peneliti bebas meneliti sesuai kapasitasnya tanpa terbebani dengan urusan administrasi keuangan.
“Peneliti itu butuh ide-ide yang bebas lepas untuk kemudian dieksplor dan diuji dan sekarang dosen peneliti dari berbagai bidang tidak perlu lagi menjadi akuntan hanya untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban riset karena sekarang sistemnya output base” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika