REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menilai penggunaan uninterruptible power supply (UPS) tergantung pada kebutuhan di tiap daerah. Menurutnya, jika memang dibutuhkan pasokan listrik tambahan, maka alat ini diperlukan di sekolah-sekolah.
"Ya tergantung tiap daerah kalau ada masalah listrik bisa jadi perlu, kalau nggak ya nggak," kata Anies usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (2/3).
Sebelumnya, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menduga adanya dana siluman dalam APBD 2014, salah satunya adalah pengadaan alat UPS sebesar Rp 5,8 miliar per unit. Menurutnya, harga satu UPS dengan kapasitas 40 kilovolt ampere hanya sekitar Rp 100 juta.
Ahok menuding DPRD telah memotong sejumlah anggaran dari program unggulan Pemerintah Provinsi DKI hingga 10-15 persen. Pemotongan anggaran ini pun dialihkan ke anggaran lainnya, seperti pembelian UPS. Total nilai dana siluman dalam APBD dari draf DPRD DKI yang diungkap Ahok mencapai Rp 12,1 triliun.