REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy akan mengubah mekanisme penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP). Nantinya, KIP akan disalurkan secara langsung ke sekolah-sekolah. 

Muhadjir mengaku sudah meminta izin kepada Presiden Joko Widodo ihwal perubahan mekanisme ini. Jika diizinkan, penyaluran langsung ke sekolah diupayakan bisa dilaksanakan pada Oktober ini. 

"Akan disalurkan lewat sekolah menggunakan data pokok pendidikan, daftar anak miskin yang ada di sekolah," kata Muhadjir seusai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/10), membahas mengenai efektivitas belanja pendidikan dan kesehatan. 

Muhadjir menyebut, penyaluran KIP selama ini mata rantainya cukup panjang. Pertama-tama, KIP disalurkan melalui desa-desa menggunakan data terpadu untuk penanggulangan kemiskinan. 

Kemudian disalurkan ke keluarga miskin yang punya anak usia sekolah. Dari situ kemudian didaftarkan ke sekolah, dan sekolah tersebut mengirim datanya ke Kemendikbud. 

"Sangat panjang. Makanya, kemarin-kemarin itu agak rumit," ujar Muhadjir. 

Menurut Muhadjir, penyaluran KIP secara langsung ke sekolah tidak hanya dapat membantu anak-anak yang belum sekolah untuk bisa mengenyam pendidikan. Namun juga membantu anak-anak yang terancam putus sekolah karena tidak memiliki biaya. 

"Penyaluran KIP kami targetkan selesai pada tahun ini," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika