REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Kondisi ekonomi Venezuela kian terpuruk. Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan memprediksi inflasi Venezuela bisa mencapai 1 juta persen hingga akhir tahun ini. Tak sedikit warga di sana yang berbondong-bondong keluar dari negara tersebut.
Namun di tengah kondisi memprihatinkan itu, tersiar kabar upaya kudeta yang disusun oleh Donald Trump terhadap Presiden Nicolas Maduro. Laporan New York Times akhir pekan lalu mengungkapkan, pejabat AS bertemu secara rahasia dengan perwira militer Venezuela untuk menyusun penggulingan Maduro.
Setidaknya tiga kali, pejabat AS bertemu dengan pemimpin militer prokudeta. Upaya kudeta ini juga dikaitkan dengan upaya pembunuhan Maduro saat terjadi ledakan drone pada 4 Agustus silam. Saat itu, presiden yang menggantikan Hugo Chavez tersebut sedang menghadiri parade militer.
"Upaya pembunuhan yang berhasil digagalkan ini didalangi oleh Amerika Serikat, apakah ada yang meragukannya?" tanya Ketua Parlemen Diosdado Cabello.
Menyikapi rencana AS, pemerintahan Venezuela mengumumkan aksi massa besar-besaran melawan AS, Selasa (11/9). Demo ini akan digunakan pemerintah untuk mengobarkan perlawanan bersama melawan apa yang disebut mereka sebagai imperialis. Pemerintah Venezuela tentu berharap, isu ini bisa sedikit mengurangi tekanan rakyat terhadap persoalan ekonomi yang di derita negara tersebut.
Ikustrasi krisis Venezuela.
Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza sebelumnya mengonfirmasi rencana Amerika Serikat (AS) menggulingkan pemerintah sah Venezuela. "Kami mengekspos rencana pemerintah AS untuk ikut campur (dalam urusan dalam negeri Venezuela) dan mendukung rencana militer melawan pemerintahan sah Venezuela. Media AS sendiri merilis bukti terang-terangan," tulis Arreaza akun media sosial Twitter.
Baca juga, Krisis Venezuela, Presiden Brasil Salahkan Maduro.
Setidaknya ada tiga gerakan dari tentara Venezuela yang berusaha menggulingkan pemerintahan Maduro. Kudeta dilakukan pada musim panas 2017, Maret dan Mei 2018, tapi tidak ada satu pun rencana tersebut yang berhasil.
Kabarnya ada 11 petinggi pemerintahan Donald Trump dan mantan petinggi militer Venezuela melakukan pertemuan pada 2017. Tapi Amerika membantah turut ikut campur dalam urusan internal Venezuela.
Mengungsi
Krisis ekonomi yang terjadi di Venezuela telah memicu keprihatian negara-negara tetangga. Pasalnya, tak sedikit warga Venezuela yang memilih untuk mengungsi.
Saat ini terdapat hampir 1 juta warga Venezuela yang tinggal di Kolombia dan lebih dari 400 ribu orang di Peru. Khusus mereka yang berada di Peru, hanya sekitar 178 ribu orang yang memiliki izin tinggal atau sedang dalam proses mendapatkan izin.
Pemerintah Brasil pun telah mengambil ancang-ancang. Mereka mengerahkan pasukan militernya ke perbatasan Venezuela. Dalam sebuah pidato, Presiden Brasil Michel Temer mengatakan, situasi tragis di Venezuela telah mengancam perdamaian di seluruh Amerika Selatan.
"Masalah Venezuela bukan lagi salah satu (isu) politik dalam negeri. Ini adalah ancaman bagi seluruh benua," ujarnya.
Ia secara khusus menyalahkan kepemimpinan Presiden Venezuela Nicholas Maduro atas terjadinya krisis migrasi. Jutaan warga Venezuela telah meninggalkan negaranya.
Mereka mengungsi ke negara-negara tetangga dengan alasan hiperinflasi, kekurangan obat-obatan serta makanan di negaranya. Salah satu negara yang dituju oleh imigran Venezuela adalah Brasil.
Namun kedatangan mereka tidak serta merta diterima warga Brasil yang tinggal di perbatasan. Mereka diserang dan akhirnya terlibat bentrokan. Kejadian itu pula yang akhirnya mendorong Temer mengirim pasukan ke kota Pacaraima, tempat kerusuhan terjadi.
Temer pun telah menandatangani sebuah dekrit untuk menempatkan pasukan militer di sepanjang jalan perbatasan dan federal di negara bagian Roraima di utara. "Selain memastikan keamanan Brasil, peran tentara juga untuk menjaga keselamatan para imigran Venezuela," ujar Temer.
Ikuti Whatsapp Channel Republika