REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI -- Kementerian Pertanian (Kementan) terus fokus melakukan peremajaan kelapa sawit dalam upaya peningkatan produktivitas. Melalui peremajaan, tanaman di atas berusia 25 tahun yang hanya bisa menghasilkan 2,5 ton crude palm oil (CPO) per hektar, diharapkan bisa meningkat menjadi delapan ton CPO per hektar.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan, salah satu provinsi yang menjadi prioritas adalah Jambi. Rekomendasi Kementan untuk bantuan dana peremajaan kelapa sawit di Jambi sampai saat ini sudah berhasil mencairkan dana peremajaan untuk lahan seluas total 889,7 ribu hektare.

"Jika dinominalkan, total dana Rp 22,2 miliar," ujarnya saat berkunjung ke perkebunan kelapa sawit di Desa Ujung Tanjung, Kabupaten Muaro Jambi, Senin (10/9).

Dana tersebut diterima oleh lima koperasi khusus untuk Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rinciannya adalah kelompok tani KUD Hitam Jaya Kab. Merangin seluas 139,18 hektare, kelompok tani KUD Sarana Makmur Kab. Merangin seluas 222 hektare, kelompok tani KUD Tani Makmur Kab. Merangin seluas 190 hektare, kelompok tani KUD Tandan Buah Segar Kab. Muaro Jambi seluas 167,75 hektare, kelompok tani KUD Sawit Kita Kab. Tanjung Jabung Barat seluas 171,7 hektare.

Khusus untuk Kabupaten Muaro Jambi, dilakukan peremajaan seluas 167,75 hektare dengan nilai bantuan Rp 4,1 miliar. "Mereka yang menerima bantuan sudah memenuhi kriteria termasuk harus tergabung dalam Kelompok Tani, Gapoktan, Koperasi dan kelembagaan lainnya, serta kriteria lain yang sudah ditentukan," ucap Amran.

Selain Jambi, Amran menargetkan peremajaan sawit dapat menjangkau 185 ribu hektare di 20 provinsi dan 75 kabupaten pada tahun ini. Kebutuhan benih diprediksi bisa mencapai 27,7 juta batang yang dipasok dari 17 industri benih nasional.

Peremajaan kelapa sawit merupakan penggantian tanaman sawit yang sudah berusia di atas 25 tahun. Penggantian dilakukan terhadap tanaman milik petani atau perkebunan rakyat dengan tanaman yang baru. Biaya peremajaan ditanggung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPBDKS).

Jambi menjadi salah satu provinsi yang menerima dana dari BPBDKS. Badan yang dikelola oleh Kementerian Keuangan tersebut menghimpun dana dari ekspor CPO yang harganya telah melebihi 750 dolar AS per metric ton, dengan pungutan sebesar sebesar 50 dolar AS per metric ton. Dana tersebut tidak menjadi bagian yang dibebankan pada harga tandan buah segar (TBS) yang dibayarkan kepada petani.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi Fachrori Umar menjelaskan, subsektor perkebunan merupakan andalan provinsi Jambi. Setidaknya, terdapat 660ribu kepala keluarga (KK) petani yang berusaha di komoditi perkebunan dengan total luasan mencapai 168 juta hektar.

Peran perkebunan untuk provinsi Jambi ditunjukkan dengan sumbangannya terhadap produk domestik regional bruto (PRDB) dengan rata-rata 18,36 persen per tahun. "Kalau dirupiahkan, kontribusinya tiap tahun mencapai lebih dari 31,62 triliun," ucap Fachrori.

Fachrori mencatat, di Jambi, terdapat 789 ribu hektare lahan sawit dengan 578 ribu hektare diantaranya adalah sawit rakyat. Dari jumlah itu, ada 63 ribu yang perlu diremajakan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika