REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tidak akan buru buru dalam memutuskan proyek yang akan ditunda. Menurut Luhut, hal itu memang perlu dihitung secara cermat dan teliti lagi.
Apalagi kata Luhut, penundaan proyek ini juga perlu diintegrasikan dengan kesiapan industri dalam negeri. Luhut mengatakan, pasca-Keputusan Presiden Nomer 34 Tahun 2018 tentang peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) memerlukan pembicaraan secara rigid dan dua arah antara pengusaha dan pemerintah.
"Makanya kita gak buru buru, kita hitung. Jadi nanti semua kementerian dan institusi terlibat, Bea Cukai, Kemenperin, Kementerian Perdagangan, ESDM, SKK Migas, Pertamina, BUMN dan Kadin akan menjadi satu tim. Jadi nanti kita mau lihat apa keluhan selama ini, Kadin tadi bilang ngumpulin semua pengusaha, apa harapan mereka dari pemerintah," ujar Luhut di Kantornya, Jumat (20/9).
Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan untuk mengendalikan barang-barang produk impor menyusul pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang mendekati Rp 15 ribu per dolar AS.
Luhut menjelaskan, pertemuan yang terkait membahas hal ini akan dilakukan oleh pemerintah pada 20 Oktober nanti pascaperhelatan Annual Meeting IMF WB. Luhut menjelaskan dari pertemuan ini harapannya kementerian saat membuat permen akan lebih tegas.
"Tanggal 20 oktober, setelah IMF WB, kita akan duduk. Rapat akbar, semua hadir, supaya gak ada dusta di antara kita. Jadi jangan ada kalimat bersayap dalam permen. Jadi semua tegas," kata Luhut.
Luhut juga menjelaskan dalam konteks TKDN memang ada dua hal yang perlu ditingkatkan. Pertama, adalah penguatan industri dengan memberikan insentif. Luhut mengatakan, untuk bisa meningkatkan industri komponen pemerintah akan memberikan support dengan skema insentif.
"Memang kan katanya masih mahal. Mahal karena kuantitasnya masih dikit. Kalau banyak kan pasti jadi murah. Nanti akan banyak insentif. Tax holiday dan segala macam," ujar Luhut.
Namun, kata Luhut pemerintah juga akan tegas memberlakukan TKDN ini. Kedepan, pascapertemuan berlangsung dan semua sudah satu frame ia tak ingin lagi ada perusahaan di Indonesia yang tidak meningkatkan TKDN-nya. Pemerintah kata Luhut, akan memberikan sanksi tegas.
"Pastilah. saya ketuanya! Harus ada. Kamu nanti aku cabut izinnya. Harus kontribusi dong, national interest. Peringatan 1, 2,3 kalau ndak mau yaudah cabut," ujar Luhut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika