REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan, bersama pemerintahan-nya berniat melunasi utang Malaysia selama satu hingga dua tahun ke depan. Hal itu dikatakannya dalam forum Asia Society di New York pada Kamis (27/9) waktu setempat.
Pemerintahan yang didominasi Pakatan Harapan (PH) itu akan memprioritaskan upaya memulihkan kekayaan dan menyelamatkan ekonomi negara. "Sekarang kita sudah berada di pemerintahan, salah satu hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyelesaikan masalah yang dibuat oleh pemerintah sebelumnya," ujar Mahathir seperti dikutip Channel News Asia, Jumat (28/9).
"Pemerintah sebelumnya meminjam uang dalam jumlah besar atau lebih dari 1 triliun Ringgit Malaysia (241 miliar dolar AS). Sangat berat bagi kami, tetapi dalam satu atau dua tahun kami dapat mengurangi jumlahnya," kata Perdana Menteri Mahathir.
Menyinggung utang Malaysia itu, PM berusia 93 tahun itu menilai tidak ada negara yang harus menghabiskan jeri payah di luar kemampuannya. Dia pun merasa terkejut bagaimana pemerintahan Nazib Razak bisa membiarkan utang yang melebihi GDP Malaysia itu terjadi.
Salah satu upaya mengurangi utang, Mahathir mengaku pemerintahannya telah membatalkan dan meninjau sejumlah proyek besar-besaran. Hal itu pada akhirnya mengurangi utangnya sejak dia mulai berkuasa pada Mei.
Proyek itu termasuk East Coast Rail Link dan proyek-proyek Trans-Sabah Gas Pipeline yang didukung Cina. "Kami masih mencoba (bernegosiasi), dan saya merasa kontraktor di Cina tidak terlalu senang - tetapi mereka tidak keberatan," katanya.
Mahatir menambahkan, bahwa pemerintah juga ingin mendorong investasi asing langsung, sebab Malaysia merupakan lokasi investasi yang baik.
Forum Asia Society dipimpin mantan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd. Suasana begitu terasa kekeluargaan ketika Rudd berkelakar dengan menyebut Mahathir sebagai "orang suci di bidang politik". "Sangat langka melihat seorang pemimpin bisa berbicara 30 menit tanpa menggunakan catatan. Sangat menyenangkan melihat orang suci di dunia politik kembali," kata dia disambut tawa.
Baca: PBB Bentuk Lembaga Khusus Investigasi Genosida Rohingya
Ikuti Whatsapp Channel Republika