REPUBLIKA.CO.ID, XINJIANG — Otoritas Cina telah mengkampanyekan perlawanan keberadaan produk halal di negara tersebut. Hal itu bertujuan menghentikan Islam menembus kehidupan sekuler dan memicu ekstremisme.
Dilansir di Daily Mail pada Rabu (10/10), para pemimpin Partai Komunis di Urumqi mengajak kadernya bersumpah melawan halalisasi dalam sebuah pertemuan pada Senin (8/10) lalu. Hasil keputusan itu dipublikasi oleh akun resmi WeChat milik pemerintah kota.
Setiap hari, produk halal mulai dari makanan hingga pasta gigi harus diproduksi sesuai hukum Islam. Kecenderungan label halal atau halalifikasi mengacu pada perluasan pelabelan halal dari produk makanan ke non-makanan yang menarik minat konsumen Muslim.
Media Global Times melaporkan, otoritas menilai tindakan menuntut hal yang halal dari sesuatu yang belum jelas kehalalanya, memicu permusuhan terhadap agama dan tindakan itu memungkinkan Islam menembus kehidupan sekuler. Provinsi Gansu yang merupakan rumah bagi populasi besar Muslim Hui, melarang layanan seperti, potong rambut halal dan mandi halal.
Belum lama ini, Cina menuai kecaman keras dari kelompok-kelompok hak asasi manusia dan pemerintah asing karena penahanan terhadap sejutaan warga etnis Uighur Muslim di Xinjiang. Beijing telah membantah secara sistematis tudingan melanggar hak-hak Muslim Xinjiang. Pemerintah setempat beralasan tindakan itu hanya upaya menindak ekstremisme dan splittism (bertentangan dengan kebijakan partai komunis) di wilayah tersebut.
Sebuah kampanye anti-halal dari Jaksa Kepala Suku Uighur Urumqi, Ilshat Osman menuliskan sebuah esai berjudul, “Teman, anda tidak perlu menemukan restoran halal khusus untuk saya.”
“Kami etnis minoritas menganggapnya sebagai hal yang wajar untuk menghormati kebiasaan makan kami. Kami belum memikirkan tentang menghormati kebiasaan makan mereka,” tulisnya.
Osman mendorong warga dari etnis Uighur yang juga anggota partai, makan dengan rekan dari Han Cina daripada mengunjungi restoran halal. Menurut dia, mengubah kebiasaan makan memiliki dampak yang signifikan dan jauh dari upaya melawan ekstremisme.
Para pemimpin Partai Komunis Urumqi berharap pejabat pemerintah dan anggota partai secara tegas percaya pada Marxisme-Leninisme, bukan agama. Secara teoritis, warga Cina bebas mempraktikkan agama apa pun, tetapi faktanya mereka dikendalikan dan diawasi ketat oleh negara. Partai Komunis pada Agustus lalu, mengeluarkan seperangkat peraturan yang mengatur perilaku jajarannya. Mereka mengancam hukuman atau pengusiran bagi siapa pun yang berpegang teguh pada keyakinan agama.
Baca: Cina Akui Adanya Kamp Pendidikan Warga Muslim Uighur
Ikuti Whatsapp Channel Republika