REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Di bawah tekanan politik internal, Raja Abdullah II dari Yordania mengumumkan telah memutus atau menutup akses bebas orang-orang Israel ke dua daerah di sepanjang perbatasan yang masuk wilayah Yordania. Namun, dalam sejarahnya, orang-orang Yahudi punya hak menggunakan tanah pribadi di sana. 

Selama hampir 25 tahun telah berlangsung perjanjian damai yang disepakati sejak tahun 1994 antara Yordania dan Israel. Para petani dan turis Israel telah menikmati buah-buahan dan tempat-tempat menarik di daerah perbatasan tersebut. Mereka menikmati sebidang tanah yang terjepit di antara Sungai Yordan dan Yarmouk. Tempat tersebut dikenal dikenal sebagai Pulau Perdamaian.

"Yordania akan menjalankan kedaulatan penuh atas tanahnya," kata Raja Abdullah II saat mengkonfirmasi keputusannya menutup akses Israel dalam sidang darurat kabinet Yordania, dilansir dari The New York Times, Ahad (21/10).

Keputusan tersebut mengejutkan warga Israel. Mereka tidak senang mendengar keputusan Raja Abdullah II. Berdasarkan ketentuan perjanjian damai, pengaturan khusus akan tetap berlaku selama 25 tahun. Perjanjian tersebut dapat diperpanjang secara otomatis atau dihentikan dengan pemberitahuan satu tahun oleh salah satu pihak.

Protes kecil mulai muncul di Yordania akibat keputusan raja. Sejumlah anggota parlemen menandatangani petisi untuk membatalkan perjanjian.

Sementara Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan, negaranya akan melakukan negosiasi dengan Yordania. Israel akan membicarakan kemungkinan diperpanjangnya peraturan bebas akses ke perbatasan seperti yang disepakati dalam perjanjian perdamaian.

Hubungan Israel dan Yordania juga mulai menegang karena bertahun-tahun proses perdamaian Palestina mengalami kebuntuan. Tahun lalu, sebuah konfrontasi melibatkan seorang penjaga Israel di kompleks kedutaan Israel di Amman telah menyebabkan dua warga Yordania meninggal. Hal ini juga menyebabkan kebuntuan diplomatik selama berbulan-bulan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika