Rabu 24 Oct 2018 13:01 WIB

Pemerintah Turunkan Kemiskinan dengan Tambah Jumlah PKH

Kemensos meyakini penurunan angka kemiskinan akibat penerimaan bansos yang meningkat

Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Menko PMK Puan Maharani, bersama Mensos Agus Gumiwang, Menristek Dikti M Nasir, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, mendampingi Presiden Joko Widodo mengunjungi korban bencana di Sulawesi Tengah, Rabu (3/10).
Foto: Kemenko PMK
Menko PMK Puan Maharani, bersama Mensos Agus Gumiwang, Menristek Dikti M Nasir, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, mendampingi Presiden Joko Widodo mengunjungi korban bencana di Sulawesi Tengah, Rabu (3/10).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintahan Jokowi-JK genap berusia empat tahun pada 20 Oktober 2018. Berbagai rencana pembangunan yang dicanangkan pemerintah telah tercapai seperti menurunkan angka kemiskinan. 

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2018 adalah 25,95 juta penduduk, turun 630 ribu penduduk dibandingkan September 2017 sebesar 26,58 juta penduduk. Persentase penurunan kemiskinan turun menjadi 9,82 persen dari 10,12 persen pada September 2017. Penurunan angka kemiskinan menurut BPS akibat dari penerimaan bansos yang meningkat sampai 87,6  persen dan diterima tepat waktu. 

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tekad pemerintah untuk terus menekan angka kemiskinan, telah disampaikan presiden dalam sidang tahunan DPR/MPR Agustus lalu. “Pada saat pidato kenegaraan HUT RI ke-73 dihadapan DPR dan DPD, Presiden menyampaikan bahwa peningkatan pelayanan sosial dasar terhadap warga negara merupakan upaya pemerintah dalam pengurangan kemiskinan dan permasalahan gizi buruk (stunting),” jelas Mensos Agus dalam siaran pers kepada Republika.co.id, Selasa (24/10). 

Keberhasilan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan, kata Agus, tidak lepas dari strategi berkesinambungan pemerintahan JKW-JK. Pada tahun pertama pemerintahannya, Presiden Jokowi telah meletakan fondasi melalui penguatan strategi perlindungan sosial dan pada tahun ke-4 pembangunan manusia menjadi prioritas utama dalam Rencana Kerja Pemerintah 2019.