REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan menyebut alat peraga kampanye (APK) berupa poster yang memuat gambar Joko Widodo mengenakan mahkota selayaknya raja sebagai jurus baru kampanye hitam (black campaign). PDIP menyatakan atribut tersebut seolah mendukung, padahal mendiskreditkan Jokowi.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, atribut itu mendiskreditkan Jokowi dari aspek estetika, komunikasi politik, daya imajinasi, dan teknik kampanye. “Atribut bergambar PDI Perjuangan dan Pak Jokowi yang terpasang tersebut bukan kami. Ada pihak-pihak yang memalsukan APK," ujarnya, Selasa ( 12/11).
Hasto menambahkan PDIP sedang mempertimbangkan langkah hukum atas pemasangan APK oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. Menurutnya, pemasangan atribut ‘Jokowi Raja’ tersebut tidak terlepas dari hasil survei yang selalu menempatkan PDI Perjuangan dengan elektabilitas tertinggi.
Ia mengatakan, ada kekuatan-kekuatan tertentu yang ingin men-downgrade PDI Perjuangan agar elektabilitas turun. Hasto mengucapkan terima kasih atas kerja cepat kader partai dan masyarakat yang melaporkan adanya APK Liar tersebut. Setelah berkoordinasi dengan Bawaslu, APK tersebut sudah diturunkan.
Atribut Jokowi merakyat
Hasto menerangkan PDIP sudah merancang atribut yang mengedepankan kepemimpinan Jokowi merakyat. Ia menambahkan atribut kampanye itu menggunakan pendekatan soft campaign.
Hasto melanjutkan desain APK juga mempertimbangkan hasil survei dan focus grup discussion (FGD). Desain atribut tidak sembarangan sebagaimana APK liar yang muncul akhir-akhir ini.
“Berdasarkan survey internal yang kami lakukan, publik menangkap ada apresiasi positif dimana Bung Karno, Ibu Megawati Soekarnoputri, Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan merupakan satu kesatuan nafas perjuangan," kata Hasto.
Atribut ‘Jokowi Raja’ memang dapat bermakna negatif bagi calon presiden pejawat. Raja dapat bermakna konotasi pemimpin yang menguasai, menerima kekuasaannya tidak dengan jalan demokrasi, dan dihambakan oleh pengikutnya.