REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap mengatakan, PAN tidak akan menyerukan kadernya untuk ikut mensukseskan Reuni Persaudaraan Alumni (PA) 212 pada Ahad (2/12) mendatang. Namun, PAN membebaskan kadernya jika ingin hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan massa PA 212 di Monas, Jakarta tersebut.
"Sebagai sebuah institusi politik, PAN misalnya, kita tidak akan membuat seruan agar kader kita datang kesana. Kita juga tidak melarang, kalau kader mau datang ya silahkan," ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/11)
Namun, ia meminta kader PAN yang ikut hadir untuk tidak mengatasnamakan partai atau membawa atribut partai. Sebab, reuni alumni PA 212 merupakan sebuah gerakan masyarakat yang dilatarbelakangi oleh respon terhadap peristiwa beberapa waktu lalu. Sehingga tidak tepat jika dibawa-bawa ke kegiatan politik.
"Sekali lagi saya ingin katakan enggak boleh bawa atribut partai, kan ini gerakan sosial kemasyarakatan sebagai respon atas situasi yang terjadi beberapa waktu lalu. Sehingga ini enggak ada urusannya dengan partai," ujar Mulfachri.
Ketua Fraksi PAN di DPR itu juga tidak mempersoalkan digelarnya kegiatan reuni PA 212, selama, pelaksanaan kegiatan tidak dilakukan secara ilegal dan inkonstitusional. "Itu sesuatu yang tidak dilarang menurut saya dalam demokrasi kita, bagian dalam kebebasan untuk menyampaikan pendapat, sepanjang tidak ada hal-hal yang ilegal dan inkonstitusional selama proses reuni 212 itu saya kira nggak ada masalah," kata Wakil Ketua Komisi III DPR tersebut.
Baca juga: Polisi Siap Amankan Reuni Alumni 212
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan acara Reuni Alumni 212. Ia menyatakan, kegiatan keagamaan tersebut dipastikan akan berjalan aman karena pihaknya siap melakukan penjagaan dan pengaturan lalu lintas.
"Polda Metro Jaya sudah menerima surat pemberitahuan dari panitia. Pada prinsipnya, polisi akan mengamankan kegiatan tersebut. Saya yakin semuanya akan tertib," jelas Argo di Mapolda Metro Jaya, Selasa (27/11).
Dengan diterimanya surat tersebut, maka dipastikan acara tersebut akan berlangsung pada 2 Desember 2018 mendatang, dan kepolisian sudah menyiapkan pengamanan dari intelijen, Ditlantas, dan TNI. Untuk personel yang akan dikerahkan, saat ini kepolisian masih merapatkan hal tersebut.
"Dengan adanya surat tersebut, dari intelijen sudah melakukan perkiraan dan rencana, Biro Ops juga melakukan persiapan perencanaan pengamanan. personel yang akan diturunkan berapa. Nanti ada juga dari Dit Sabara ini sedang direncanakan oleh Biro Ops tentang pengamanan," kata Argo.
Nantinya, Ditlantas juga akan membuat skema apakah perlu dilakukan semacam buka tutup, atau tutup jalan atau contra flow. "Nanti direncanakan oleh Ditlantas setelah ada dari Biro Ops di titik mana yang jadi fokus pengamanan," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika