REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah akan menyisir rumah yang belum memiliki saluran listrik tetap dan layak di tiap Provinsi. Hal itu disampaikan langsung Presiden Joko Widodo saat meninjau program BUMN Hadir Untuk Negeri: Sambil Listrik Gratis Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kelurahan Bantarjati, Bogor pada Ahad (2/12).
"Ingin saya sampaikan bahwa di Provinsi Jawa Barat ini ada kurang lebih 200-an ribu rumah yang belum ada listriknya. Ada yang memang belum ada listriknya, ada yang sudah ada listrik tetapi nyambung dengan tetangga atau dengan orang tua. Nah sekarang kita sambung secara mandiri," kata Jokowi seperti dilansir laman Sekretaris Kabinet RI.
Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), saat ini terdapat 235.756 keluarga prasejahtera di Jawa Barat yang belum menikmati layanan listrik PLN secara langsung. Untuk memenuhi kebutuhan penerangan sehari-hari, ratusan ribu rumah tersebut melakukan penyambungan listrik ke instalasi tetangga sekitar yang telah memiliki sambungan listrik.
Pada umumnya, mereka mengeluarkan dana kurang lebih Rp50 ribu hingga Rp60 ribu per bulan untuk mendapatkan sambungan listrik dari tetangga. "Sekarang kita sambung secara mandiri. Itu lebih murah dari data yang kita terima. Biasanya per bulan bayar bisa Rp 50 ribu sampai Rp60 ribu. Setelah sendiri seperti ini bayar kurang lebih Rp 25 ribu sampai Rp 30 ribu," katanya.
Selama ini banyak warga yang merasa kesulitan untuk melakukan penyambungan listrik mandiri secara resmi melalui PLN. Biaya penyambungan standar merupakan kendala utama yang mereka hadapi. Melihat kondisi tersebut, sebanyak 34 BUMN sepakat untuk bersinergi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan salah satunya memberikan fasilitas penyambungan listrik secara gratis bagi masyarakat prasejahtera.
Di Jawa Barat sendiri, sinergi BUMN telah membiayai program penyambungan listrik bagi Rumah Tangga Tidak Mampu di sekitar Jawa Barat telah menjangkau 60.798 ribu KK. Sampai dengan akhir Desember 2018, jumlah keluarga yang rumahnya tersambung listrik ditargetkan mencapai 100 ribu KK.
"Artinya di Provinsi Jawa Barat saja masih sebegitu banyaknya sehingga di provinsi yang lain ini akan kita lihat. Memang biaya sambungan ini tidak murah dan itu sudah menjadi standarnya PLN kurang lebih Rp900-an ribu," ujar Jokowi.
Lebih lanjut, program ini juga diharapkan untuk dapat menyasar rumah tangga lainnya di seluruh provinsi yang ada. Jokowi mengatakan, pemeriksaan akan berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum memiliki sambungan listrik tetap yang layak. "Hitungan kita 1,2 juta (keluarga) di seluruh provinsi. Ini akan terus kita sisir satu per satu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika