REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penampilan dari kemasan produk pengusaha di tingkat industri kecil dan menengah (IKM) menjadi fokus Kementerian Perindustrian (Kemenperin) saat ini. Sebab, salah satu kendala IKM dalam berjualan online adalah penampilan dari kemasan produknya.
Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin Gati Wibawaningsih mengatakan, banyaknya kemasan yang masih sederhana disebabkan beberapa faktor. Di antaranya keterbatasan pengetahuan dan wawasan pengusaha IKM tentang kemasan, terbatasnya ketersediaan bahan kemasan dan berlakunya minimum order.
"Kondisi ini menyebabkan produk IKM menjadi kurang menjual padahal mutunya sudah cukup baik," tutur Gati di sela acara Semarak Festival IKM di Jakarta, Kamis (13/12).
Gati menjelaskan, Kemenperin memberikan fasilitas berupa desain kemasan dan mockup kemasan kepada IKM. Sampai tahun ini, setidaknya lebih dari 7.000 desain untuk kemasan dan merek diberikan kepada sekitar 3.000 IKM. Bantuan cetakan kemasan juga telah diberikan kepada 371 IKM.
Gati menuturkan, pihaknya juga telah memberikan dukungan bagi pelaku industri IKM untuk memperbaiki kualitas kemasan produk dengan membentuk Klinik Desain Kemasan dan Merek sejak 2003. Klinik ini memberikan bimbingan dan konsultasi pengembangan desain kemasan serta merek di daerah, bantuan cetak kemasan dan desain untuk IKM yang datang langsung.
Selain itu, Kemenperin juga sudah membangun 24 Rumah Kemasan yang menjadi pusat informasi dan pelayanan kemasan bagi IKM dalam negeri. Sarana ini dibangun tersebar di 22 provinsi di bawah pengelolaan pemerintah daerah.
Gati mengatakan, fokus pemerintah terhadap kemasan dan merek bukan tanpa dasar. Standar kualitas dari dua aspek ini penting karena selain berfungsi mewadahi atau membungkus produk, dapat juga sebagai sarana promosi serta informasi produk. "Di sisi lain, dapat menjadi platform meningkatkan citra suatu produk sekaligus daya saing," ucapnya.
Tuntutan terhadap kemasan yang baik semakin tinggi mengingat sejumlah negara maju telah menerapkan standar pengemasan. Di antaranya Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan Korea. Negara-negara ini menjadi tujuan ekspor utama bagi Indonesia, sehingga dibutuhkan pemilihan bahan dan desain kemasan yang sesuai agar diterima di pasar dengan baik.
Dalam program Workshop e-Smart IKM, Gati menuturkan, pemerintah juga membantu IKM memperbaiki tampilan kemasan produk. Sampai November 2018, setidaknya 4.925 IKM sudah mengikuti workshop.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini, sudah ada beberapa pelaku IKM nasional yang dapat menembus pasar ekspor karena produk yang dihasilkan beragam dan berkualitas. Salah satunya, IKM Dayang Songket yang rajin mempromosikan kain songket khas Sambas ke pameran di luar negeri, termasuk Malaysia dan Jepang.
Airlangga menuturkan, pemerintah terus memacu IKM untuk naik kelas, utamanya dengan pemanfaatan teknologi terkini agar dapat lebih mendongkrak pendapatan. Misalnya, mengajak bergabung dalam program e-smart IKM yang bertujuan meningkatkan akses pasarnya melalui fasilitas internet marketing.
Di era ekonomi digital, Airlangga menekankan, salah satu langkah strategis yang perlu didorong untuk IKM adalah kemudahan akses ke pasar. "Hal ini sesuai dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0," ujarnya.
Dalam era revolusi industri 4.0, IKM tidak harus memiliki toko atau berjualan di mall. Airlangga mendorong mereka untuk masuk ke platform ecommerce, dan produknya dijual melalui distribusi network. Menurutnya, ini untuk empowerment IKM ke depannya, karena kunci industri 4.0 adalah peningkatan produktivitas.
Airlangga menjelaskan, pemerintah juga sedang bekerja sama dengan swasta agar warung tradisional dimanfaatkan dengan aplikasi e-commerce sehingga memiliki daya saing. Teknologinya nanti bahkan bisa sama dengan minimarket.
Menurut Airlangga, kini pemerintah tengah menyiapkan prototype dari warung berteknologi tinggi ini. "Kami akan fasilitasi lagi sehingga ini bisa jadi sarana transformasi bukan sebagai disrupsi bagi IKM," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika