REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Bulog mendapatkan tugas dari pemerintah untuk menyerap jagung dari petani pada masa panen 2019. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyampaikan, kebijakan tersebut agar harga jagung tidak anjok pada masa panen nanti.

"Dari petanya akan surplus. Jangan sampai harga anjlok karena tidak ada yang menyerap, maka Bulog ditugaskan menyerap," kata Budi di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Selasa (22/1).

Dia menyampaikan, realisasi pengadaan jagung oleh Bulog pada 2018 adalah sebesar 99 ribu ton dan berasal dari impor. Untuk 2019, Budi menyebut mekanisme penyerapan jagung masih akan diatur oleh pemerintah.

"Kita lihat perkembangannya, agar petani tidak dirugikan dan peternak tidak kemahalan," kata Budi.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman akan menyiapkan 900 ribu unit pengering untuk menyambut panen jagung. Amran memproyeksikan puncak panen jagung dan beras akan terjadi kisaran Februari hingga April 2019.

"Kita antisipasi dan siapkan dryer dari Kementan atas perintah Presiden sebanyak 900 ribu unit untuk jagung dan beras. Tapi kita fokus jagung," kata Amran usai menghadiri rapat koordinasi pangan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Selasa (22/1).

Dia menyampaikan, telah melakukan kunjungan kerja ke Probolinggo, Jawa Timur untuk memantau harga jagung di tingkat petani. Dari kunjungan tersebut, diketahui posisi harga jagung di tingkat petani berada di level Rp 4 ribu per kilogram.

"Nanti mulai masuk panen puncak ini bisa lebih murah. Sehingga, kita melalukan antisipasi dari sekarang," kata dia.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan penyerapan jagung untuk menjadi stok Bulog pada masa paceklik. Mentan mengatakan, akan menyiapkan acuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung.

"HPP kita siapkan tapi kita lihat harga di lapangan. Volumenya intinya kita harapkan petani tidak rugi, peternak insya Allah tidak membeli jagung dengan mahal," kata Amran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika