REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun ini akan membangun sembilan bendungan baru. Bendungan tersebut sebagai upaya mencapai target 65 bendungan hingga 2019.
Direktur Jenderal Sumber Daya Alam (SDA) Kementerian PUPR Hari Suprayogi mengatakan, sebanyak 39 bendungan sedang dalam proses pengerjaan. "Hingga akhir tahun diharapkan selesai 29 bendungan," katanya saat ditemui di Gedung Kementerian PUPR, Rabu (30/1).
Ia menjelaskan, dalam kurun waktu 2015-2019, sebanyak 39 bendungan on going (dalam pengerjaan). Progress bendungan yang on going tersebut rata-rata telah mencapai 60 persen sehingga ia optimistis bisa segera rampung. Bendungan yang selesai dibangun hingga 2018 di luar bendungan on going mencapai 17 buah dan akan ditambah 12 bendungan yang selesai dibangun pada tahun ini.
Sementara sisanya, yakni sembilan bendungan baru akan mulai dikerjakan tahun ini. Meski pengerjaan fisik baru mulai dilakukan pada akhir tahun ataupun awal 2020 lantaran awal 2019 baru dilakukan lelang. Anggaran yang disiapkan untuk membangun sembilan bendungan tersebut sebesar Rp 21 triliun.
Hari menambahkan, sembilan bendungan masih dalam pemantapan studi guna menghindari terjadinya pengeluaran biaya tak terduga. Misalnya, saat pembangunan ditemukan potensi sesar yang memaksa Kementerian PUPR mengalokasikan dana lebih untuk mengantisipasi kerusakan akibat sesar itu.
Sembilan bendungan tersebut tersebar di berbagai wilayah yaitu Bendungan Mbay di NTT yang memiliki volume total 34,14 juta meter kubik, Bendungan Jenelata di Sulawesi Selatan dengan volume 224,72 juta kubik, Bendungan Pelosika di Sulawesi Tengah sebesar 590 juta meter kubik, Bendungan Jragung di Jawa Tengah memiliki volume 129 juta meter kubik, Bendungan Riam Kiwa di Kalimantan Selatan mampu menampung 110 juta meter kubik, Bendungan Tiro di Aceh sebesar 41,44 juta meter kubik, Bendungan Budong-Budong di Sulawesi Barat yang berpotensi menampung 65,18 juta meter kubik, Bendungan Ameroro di Sulawesi Tenggara dan Bendungan Tiu Suntuk di NTB yang masing-masing memiliki kapasitas 55,12 juta meter kubik dan 55,9 juta meter kubik.
"Empat tahun lah dari tahun ini," kata dia.
Progam strategis Kementerian PUPR berupa pembangunan bendungan sebagian besar sebagai pengendalian banjir. Dengan adanya bendungan, tampungan air bisa diatur sedemikian rupa agar tidak melebihi kemampuan tampung irigasi di bawahnya. Keberadaan 65 bendungan ini diperkirakan bisa mereduksi banjir hingga 13.355 meter kubik per detik. Selain sebagai bentuk pengendalian banjir, bendungan berfungsi untuk irigasi maupun sumber air baku.
Bahkan beberapa bendungan memiliki potensi digunakan sebagai sumber Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Contohnya Bendungan Pelosika yang bisa menghasilkan 20 Megawatt. Ia melanjutkan, pemanfaatan bendungan sebagai PLTA tidak dikerjakan Kementerian PUPR namun melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Studinya sudah ada, nanti kita siapkan lah. Kita belum ke arah sana," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika