REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta menegaskan partainya enggan mengikuti jejak PKB yang meminta jatah kursi menteri apabila Joko Widodo-Ma'ruf Amin terpilih sebagai Presiden-Wakil Presiden periode 2019-2024. Selain itu, tidak ada komitmen terkait kursi menteri ketika memutuskan bergabung pada koalisi Jokowi-Ma'ruf.

"Kami tidak ada komitmen tentang kursi menteri, kalau menteri dari Hanura di Kabinet Indonesia Kerja, kami tidak keberatan," kata Oesman disela-sela Rapat Koordinasi DPD Partai Hanura, di Jakarta, Rabu (30/1).

Dia mengatakan sah-sah saja PKB mengusulkan 10 kursi menteri. Namun, tetap saja pada akhirnya yang menentukan adalah Jokowi sebagai Presiden.

Karena itu menurut dia, permintaan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tersebut merupakan hal yang biasa, sehingga kalau tidak dipenuhi maka jangan marah. "Namanya juga minta, kalau tidak dikasih ya tidak boleh marah," ujarnya.

Menurut dia, Hanura tidak mensyaratkan perolehan kursi menteri dalam mendukung Jokowi-Ma'ruf sehingga tidak ada komitmen politik dalam dukungan tersebut. Dia menilai, menteri harus berpihak 1000 persen kepada Presiden yang mengangkatnya dan bekerja maksimal.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menargetkan partainya meraih 10 kursi menteri apabila Joko Widodo-Ma'ruf Amin menang Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. "Para ibu kalau kumpul lalu berdoa, doanya manjur. Semoga PKB bisa dapet 10 kursi menteri," kata Muhaimin usai audiensi PC Muslimat NU, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Ahad (27/1).

Dia mengatakan di Kabinet Indonesia Kerja (KIK), PKB mendapatkan kursi Menteri Pemuda Olahraga (Menpora), Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), dan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristek Dikti). Menurut dia, PKB menginginkan menteri di bidang ekonomi dalam upaya mendukung ekonomi lebih cepat makmur dan sejahtera.

Ikuti Whatsapp Channel Republika