REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan tahun anggaran 2018. Dua tersangka itu Anggota Komisi XI DPR Fraksi PAN Sukiman, dan pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, Natan Pasomba.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, kasus tersebut bermula saat Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN Perubahan 2017 dan APBN 2018 ke Kementerian Keuangan. Dalam proses ini, Natan dan pihak swasta melakukan pertemuan dengan pegawai Kementerian Keuangan untuk meminta bantuan.
"Pihak pegawai Kementerian Keuangan kemudian meminta bantuan kepada SKM (Sukiman), anggota DPR RI. Diduga terjadi pemberian dan penerimaan suap terkait dengan alokasi anggaran DAK/Dana Alokasi Umum/Dana Insentif Daerah untuk Kabupaten Pegunungan Arfak tahun anggaran 2017-2018," kata dia di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/2).
Saut mengungkapkan, Natan diduga memberi uang dengan tujuan mendapatkan alokasi dana perimbangan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Natan diduga memberi uang Rp 4,41 miliar, yang terdiri dari mata uang rupiah sejumlah Rp 3,96 miliar dan valas 33.500 dolar AS.
"Jumlah ini merupakan commitment fee sebesar 9 persen dari dana perimbangan yang dialokasikan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak. Dari sejumlah uang ini, SKM (Sukiman) diduga menerima Rp 2,65 miliar dan 22.000 dolar AS. SKM diduga menerima suap ini antara Juli 2017 sampai dengan April 2018 melalui beberapa pihak sebagai perantara," ungkap dia.
Dari pengaturan tersebut, lanjut Saut, Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan alokasi DAK pada APBN Perubahan 2017 sebesar Rp 49,915 miliar dan mendapatkan alokasi DAK pada APBN 2018 sebesar Rp 79,9 miliar. Saut menambahkan, pemberian dan penerimaan suap ini bertujuan mengatur penetapan alokasi anggaran dana perimbangan dalam APBN Perubahan 2017 dan APBN 2018 di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika