REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengingatkan agar seluruh penyelenggara negara di Papua dan Papua Barat, untuk mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab dan berhati-hati. KPK juga mengajak masyarakat Papua dan Papua Barat untuk terlibat aktif memberantas korupsi.

"Uang yang dikelola tersebut adalah hak masyarakat, sehingga korupsi yang dilakukan sama artinya merampas hak masyarakat untuk menikmati anggaran dan pembangunan yang ada," ujar dia di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/2).

Saut juga mengatakan, upaya KPK melakukan pencegahan dan penindakan korupsi di wilayah Papua atau Papua Barat adalah bagian dari komitmen mendukung pembangunan di sana agar pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat setempat. Ketika terjadi korupsi, kata dia, ini jelas merugikan masyarakat

"Dan hanya menguntungkan segelintir orang, baik pejabat di pusat, daerah ataupun pihak swasta yang bersama-sama melakukan korupsi," ucapnya.