Rabu 13 Feb 2019 20:31 WIB

Mahalnya Avtur, Menkeu Bedah Struktur Harga oleh Pertamina

Sri juga sempat menyampaikan bahwa Kemenkeu akan melihat sisi perpajakan avtur

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Esthi Maharani
Awak Mobil Tangki (AMT) melakukan persiapan sebelum berangkat untuk mendistribusikan BBM dan Avtur
Foto: Republika/Prayogi
Awak Mobil Tangki (AMT) melakukan persiapan sebelum berangkat untuk mendistribusikan BBM dan Avtur

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku masih harus melihat struktur harga bahan bakar jenis avtur yang ditawarkan Pertamina selaku penjual tunggal bahan bakar tersebut untuk penerbangan domestik. Pernyataan Sri Mulyani ini menyusul polemik mahalnya harga avtur yang dituding menjadi biang kerok melonjaknya harga tiket pesawat terbang. Sri menyebutkan, ia masih harus duduk bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina untuk mengurai formulai penjualan avtur.

"Saya sudah menyampaikan kemarin, saya akan lihat struktur cost-nya seperti yang disampaikan Menteri ESDM ya," jelas Sri di Kantor Staf Presiden, Rabu (13/2).

Dalam kesempatan berbeda, Sri juga sempat menyampaikan bahwa Kemenkeu akan melihat sisi perpajakan dalam penjualan avtur. Meski begitu ia menyebutkan, sebetulnya struktur perpajakan dan insentif dalam komponen harga minyak sudah diatur olehnya dari hasil diskusi dengan Menteri ESDM. Hanya saja, kata Sri dalam pertemuannya dengan Jonan dan Arcandra nanti, akan lebih rinci melihat rumusan struktur harga milik Pertamina, sebagai satu satunya penyalur avtur.

(Baca: Ini yang Membedakan Harga Avtur Indonesia dan Singapura)

Pomelik avtur ini mulai memanas setelah PT Pertamina (persero), selaku 'penjual tunggal' bahan bakar avtur untuk penerbangan domestik, ditantang untuk bisa menerima kompetitor lain masuk ke pasar dalam negeri. Ide ini dilontarkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi mahalnya harga tiket penerbangan domestik akibat tingginya harga bahan bakar avtur yang dijual Pertamina. Presiden mendengar keluhan para pengusaha hotel dan kuliner yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI) yang melaporkan adanya penurunan tingkat hunian hotel hingga 20-40 persen sejak awal 2019.

Presiden sebetulnya menawarkan dua opsi kepada Pertamina untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Pertama, Pertamina diminta menjual avtur dengan harga yang setara dengan harga internasional. Bila Pertamina tak mau menyanggupi permintaan Presiden, maka Pertamina diberikan opsi kedua yakni berani berkompetisi dengan swasta asing yang bisa saja ikut 'jualan' avtur untuk penerbangan domestik. Jokowi mengaku mendapat informasi dari Chairul Tanjung selaku Komisaris Garuda Indonesia bahwa penjualan avtur di Bandara Internasional Soekarno Hatta dimonopoli oleh Pertamina.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement