REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani angkat bicara mengenai tindakan premanisme terhadap proyek pabrik BYD di kawasan industri Subang, Jawa Barat. Rosan mengaku telah mendapatkan laporan terkait aksi premanisme tersebut.
"Kami mendapatkan laporannya dan kami berkoordinasi dengan Kapolri dan juga dengan pemerintah daerah," ujar Rosan usai konferensi pers capaian realisasi investasi kuartal I 2025 di Gedung Ismail Saleh, Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Rosan menilai hal tersebut dapat mencoreng iklim investasi Indonesia. Rosan menyampaikan tindakan premanisme tersebut tidak sejalan dengan upaya pemerintah yang tengah gencar mendorong peningkatan investasi.
"(Koordinasi) ini untuk memastikan hal-hal ini jangan terjadilah," sambung Rosan.
Rosan menastikan akan terus memantau perkembangan situasi di kawasan industri Subang. Rosan tak ingin aksi premanisme justru akan memberikan citra yang kontradiktif dalam upaya menarik investor ke Indonesia.
"Karena ini memberikan dampak yang negatif ya terhadap investasi yang masuk. Jadi kami pun benar-benar memantau langsung," lanjut Rosan.
Rosan juga menindaklanjuti laporan tersebut kepada seluruh jajaran BKPM. Rosan meminta tim BKPM untuk segera berkoordinasi dengan Polri dan Pemda dalam mengatasi persoalan tersebut.
"Saya juga sudah perintahkan untuk semua laporan ini kita juga berkoordinasi langsung, baik dari Kapolri, Kapolda, Kapolres, bahkan Kapolsek. Kami sudah berkoordinasi untuk memastikan hal-hal ini tidak boleh terjadi lagi," kata Rosan.
-
Kuartal I, PGN Alirkan 861 BBTUD Gas
-
-
Rabu , 30 Apr 2025, 09:20 WIB
Bank Dunia Catat 60,3 Persen Penduduk Indonesia Terkategori Miskin di 2024
-
Rabu , 30 Apr 2025, 09:16 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Seribu
-
Rabu , 30 Apr 2025, 08:37 WIB
Surveyor Indonesia-Dimitra Incorporated Kolaborasi Dorong Petani Kopi dan Kakao Mendunia
-
Rabu , 30 Apr 2025, 08:31 WIB
Gelar RUPST 2025, Utang Waskita Karya Turun Rp 14,7 Triliun pada 2024
-