Senin 04 Mar 2019 16:15 WIB

Kesepakatan Brexit Diprediksi Mundur

Penundaan Brexit dinilai menjadi kemungkinan yang paling realistis.

Rep: Lintar Satria/ Red: Nur Aini
Perdana Menteri Inggris Theresa May telah menandatangani surat pengaktifan Pasal 50 Uni Eropa pada Selasa (28/3). Hal ini menandakan Inggris telah memulai proses hengkangnya dari Uni Eropa atau dikenal dengan istilah Brexit.
Foto: Christopher Furlong/Pool Photo via AP
Perdana Menteri Inggris Theresa May telah menandatangani surat pengaktifan Pasal 50 Uni Eropa pada Selasa (28/3). Hal ini menandakan Inggris telah memulai proses hengkangnya dari Uni Eropa atau dikenal dengan istilah Brexit.

REPUBLIKA.CO.ID, BELFAST -- Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar yakin keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit akan diundur sampai Juni. Dilansir di Belfast Telegraph, Senin (4/3) hal itu ia sampaikan dalam rapat tertutup dengan menteri-menterinya.

Pernyataan Varadkar tersebut senada dengan isyarat Kepala Negosiator Uni Eropa untuk Brexit Michel Barnier. Barnier mengatakan, ia tidak yakin Inggris memiliki waktu yang cukup untuk membuat kesepakatan sesuai tenggat waktu yang sudah ditentukan, yakni 29 Maret.

Baca Juga

Perdana Menteri Inggris Theresa May menghadapi kritikan dari pendukung garis keras Brexit atas kemungkinan ditundanya. Kepada pejabat-pejabat seniornya, Varadkar mengatakan, ditundanya menjadi kemungkinan yang paling realistis. 

"Secara pribadi, Perdana Menteri mengatakan kepada kami sepertinya (tenggat waktu) diperpanjang sampai Juni," kata salah satu menteri Irlandia yang tidak disebutkan namanya.

Perpanjangan tenggat waktu kesepakatan Brexit ini akan memengaruhi pemilihan Parlemen Uni Eropa yang digelar pada Mei. Jika diperpanjang, Inggris mungkin harus mengajukan kandidat perwakilan mereka di Uni Eropa.

Pada Jumat (1/3) lalu, Perdana Menteri Irlandia mengatakan, ia yakin Inggris tidak akan meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan. Ia mengatakan, pada tahap ini ia tidak mau berbicara banyak tentang kemungkinan itu.

"Namun, saya pikir tidak mungkin Inggris keluar dari Uni Eropa pada 29 Maret. Saya pikir kami harus membuat kesepakatan atau memperpanjang tenggat waktunya," kata Varadkar.

Berdasarkan pernyataan yang ia ungkapkan kepada menteri-menterinya, Varadkar lebih condong pada perpanjangan tenggat waktu. Kemungkinan Brexit ditunda selama tiga bulan ini muncul ketika menteri-menteri Irlandia bersiap mengadakan pembicaraan informal tentang kemungkinan Brexit tanpa kesepakatan atau "no-deal"

"Ini menjadi kesempatan yang bagus untuk merenungkan situasi Brexit dan meninjau pekerjaan yang sudah dilakukan selama beberapa bulan terakhir, para menteri akan membahas tentang progres Undang-Undang Omnibus yang sudah sampai di Parlemen Houses of the Oireachtas," kata juru bicara Perdana Menteri Irlandia.

Para menteri Irlandia juga akan membahas isu-isu Brexit yang berhubungan dengan kementerian masing-masing, terutama persiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan baik dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan.

Deputi Kepala Pemerintahan Irlandia Simon Coveney juga akan menggunakan rapat itu untuk memberikan pengarahan singkat kepada para menteri Irlandia. Kabarnya Coveney akan meminta para menteri Irlandia untuk memberitahu pejabat negara lain Irlandia jantung dari Uni Eropa.

Mereka juga diminta untuk menjelaskan kesiapan Irlandia menghadapi berbagai tantangan yang disebabkan Brexit. Para menteri diminta mengatakan, Irlandia sepenuhnya berkomitmen dengan Uni Eropa.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement