REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tengah mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi kepada beberapa perusahaan dari negara lain yang berbisnis dengan Venezuela. Hal itu bertujuan agar pendapatan yang mengalir kepada Presiden Venezuela Nicolas Maduro berkurang.
"Kami bergerak ke arah sana," ujar Penasihat Keamanan Nasional Trump John Bolton seperti dilansir Reuters, Sabtu, (30/3). Ia mengatakan itu ketika ditanya apakah Trump akan mempertimbangkan 'sanksi sekunder'.
"Kami bahkan sekarang sedang melihat serangkaian langkah tambahan yang bisa kami ambil," ujar Bolton. AS dan sebagian besar negara Barat lainnya telah memberikan dukungannya di belakang pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido yang menyerukan konstitusi pada Januari untuk menyatakan dirinya sebagai presiden sementara, dengan alasan pemilihan kembali Maduro pada 2018 tidak sah.
Minyak memberikan 90 persen pendapatan ekspor untuk anggota OPEC Venezuela. AS kemudian menjatuhkan sanksi kepada perusahaan minyak milik negara Venezuela, PDVSA pada Januari.
Tujuannya untuk mencegah perusahaan-perusahaan AS menanganinya. Kecuali pemasukan masuk ke dana yang tersedia untuk Guaido.
Sementara, Trump belum memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan dari negara lain yang melakukan bisnis dengan PDVSA. Hanya saja para pejabat AS telah melakukan percakapan dengan berbagai rumah perdagangan minyak dan pemerintah di seluruh dunia guna meyakinkan mereka mengurangi hubungan dengan Maduro.
Rusia dan Cina mendukung Maduro yang mengatakan, Guaido sebagai boneka Washington. Saat ini, Maduro tetap memegang kendali atas berbagai fungsi negara dan kesetiaan militer negara.
Meski begitu, Bolton mengaku tidak khawatir dorongan untuk menggulingkan Maduro kehilangan momentum. "Aku bisa memberitahumu ada banyak hal yang terjadi di bawah permukaan. Oposisi terus-menerus berhubungan dengan sejumlah besar laksamana dan pendukung lain dalam pemerintahan Maduro," ujarnya.
Menurutnya, hal itu merupakan perjuangan melawan pemerintah otoriter. "Dan itu jelas akan memakan waktu," kata Bolton.
Ikuti Whatsapp Channel Republika