REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, meminta Perum Bulog untuk mempercepat penyerapan gabah dari petani. Pasalnya, seiring memasuki musim panen raya, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani terus mengalami penurunan.
“Kita sudah komunikasi dengan Bulog segera begerak cepat,” kata Amran saat ditemui di Jakarta, Senin (1/4).
Ia mengatakan, pemerintah sudah menerapkan fleksibilitas harga gabah dan beras. Selain itu, Bulog juga dapat membeli gabah dengan skema komersial. Skema komersial merupakan skema pembelian gabah maupun beras dari petani dengan harga di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) maupun di atas fleksibilitas harga 10 persen.
Dua instrumen itu, kata Amran, dapat digunakan untuk menolong petani agar produksinya terjual dan tidak mengalami kerugian.
Sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015, HPP GKP di tingkat petani sebesar Rp 3.700 per kg. Adapun fleksibilitas harga 10 persen sebesar Rp 4.070 per kg.
Amran menilai, seharusnya dua instrumen tersebut, yakni fleksibilitas harga dan skema komersial bisa menyelesaikan persoalan harga gabah ketika musim panen tiba. “Kita sudah siapkan instrumen untuk selamatkan petani,” ujar dia.
Sejauh ini, rata-rata harga normal GKP per kilogram di tingkat petani sudah berada di kisaran Rp 4.500 keatas. Harga itu akan diterima petani ketika bukan pada masa musim panen raya secara serentak. Namun, ketika musim panen raya tiba, harga terus menurun bahkan hingga dibawah HPP.
Mengutip laporan Badan Pusat Statistik (BPS), harga GKP di petani pada Maret 2019 turun 9,98 persen persen dibanding Februari 2019. Penurunan harga juga terjadi pada harga beras di tingkat penggilingan (2,49 persen), beras grosir (0,80 persen), hingga beras eceran (0,71 persen),
Penurunan tersebut, diikuti oleh turunnya nilai tukar usaha pertanian (NTUP). BPS mencatat, NTUP per maret sebesar 111,14. Angka itu melanjutkan tren penurunan sejak Januari 2019. Dimana, pada bulan Januari, NTUP tercatat sebesar 112 dan pada Februari turun tipis ke 111,18.
Ikuti Whatsapp Channel Republika