REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah memerintahkan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk membebaskan imigran yang ditahan di wilayah selatan perbatasan. Ia meminta agar orang-orang tersebut dipindahkan ke tempat yang disebut olehnya sebagai ‘kota-kota suaka’.

Keputusan Trump menjadi suatu langkah balasan terhadap Partai Demokrat yang menentang dibangunnya tembok perbatasan. Pria berusia 72 tahun itu secara pribadi memberi tekanan kepada mantan menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kirstjen Nielsen untuk menindaklanjuti langkah tersebut.

Namun, dalam sebuah informasi yang diberikan pada Kamis (11/4), Nielsen disebut menolak rencana Trump. Tim hukum Departemen Keamanan Dalam Negeri AS kemudian juga membuat analisis, yang pada akhirnya menggugurkan rencana tersebut.

Sementara itu, penasihat senior Gedung Putih, Stephen Miller mendesak agar para pejabat senior Departemen Keamanan Dalam Negeri AS berusaha membuat rencana itu menjadi kenyataan. Tetapi, rencana itu akhirnya tetap tidak terlaksana setelah adanya dorongan untuk membatalkannya pada Februari lalu.

Miller disebut geram dengan tim pengacara Departemen Dalam Negeri AS yang menolak membuat panduan hukum agar rencana Trump terhadap imigran itu layak. Nampaknya, tim pengacara menilai ketentuan yang dibuat untuk rencana tersebut akan menjadi ilegal.

Sejumlah pejabat Departemen Dalam Negeri AS meyakini kebuntuan hukum telah membuat Miller mendorong pemecatan John Mitnick, penasihat umum departemen tersebut. Beberapa hari lalu Nielsen juga secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan tersebut diyakini sebagai dampak dari perselisihan dengan Trump mengenai persoalan imigran dan perbatasan ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika