REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muhtasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Ma'ruf Amin bersyukur atas berlangsungnya Pemilu Presiden 2019 yang berlangsung secara jujur dan adil. Ia berharap pasangan Jokowi-Ma'ruh menang di perhitungan resmi KPU.
"Mari kita bersyukur karena Pilpres yang sudah berlangsung pada 17 April lalu berlangsung secara jujur dan adil," kata Ma''ruf di kepada hadirin Silaturahim dan Penyampaian Gagasan Kebangsaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Gedung PBNU, Jakarta, Senin.
Menurut dia, saat ini pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin baru menang dihitung cepat tetapi belum pada hitung nyata. Mudah-mudahan, kata ia, hasil perhitungan nyata juga sama hasilnya.
"Mudah-mudahan real count hasilnya sama. Dalam proses itu agar tidak ada kejadian apa-apa, negeri ini tetap aman," katanya.
Dalam acara tersebut nampak sejumlah elite PBNU baik pengurus syuriah, eksekutif dan tokoh penting. Terkait menggunakan hak pilih, Ma'ruf kembali mengingatkan memilih pemimpin adalah kewajiban karena terkait kemaslahatan umum. "Memilih pemimpin bukan hak tapi kewajiban. Ini adalah tanggung jawab kenegaraan," katanya.
Sementara itu, Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo menilai bahwa penyelenggaraan Pemilu 2019 dilaksanakan jauh dari nilai jujur, adil dan transparan.
Salah satu bentuk kecurangan yang ditunjukkan Hashim adalah perihal 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah berkali-kali dilaporkan ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kami menilai Pemilu sekarang tidak jujur, tidak transparan, dan tidak adil. Sampai tiga hari sebelum hari pencoblosan 17 April lalu, masalah itu belum tuntas, belum selesai, jadi masalah tetap masalah," ujar Hashim Djojohadikusumo di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (22/4).
Tak hanya itu, kecurangan yang terjadi secara masif pada Pemilu 2019 ini juga dapat terlihat secara jelas pada saat perhitungan cepat suara yang dilakukan oleh lembaga survei yang memenangkan pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. Salah satunya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 65 Cipondoh Mekar, Kota Tangerang, Banten.
"Kami khawatir dan kami mencurigai, kami cemas bahwa angka selisih yang quick count - quick count itu diambil dari 17,5 juta nama itu," kata adik kandung Prabowo Subianto tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika