REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kota Bandung menjalin kerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas untuk mengembangkan Metropolitan Bandung Raya. Kerja sama tersebut di antaranya pendampingan untuk proses perencanaan dan penganggaran proyek-proyek prioritas Kota Bandung. Salah satu prioritas yang bakal dilaksanakan yaitu sektor transportasi agar setiap wilayah kota dan kabupaten terintegrasi.
Kerja sama itu diresmikan dalam penandatanganan nota kesepahaman bersama di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Jumat (26/4)
“Prioritas utama kita harus mengantisipasi kalau kereta cepat akhirnya nanti beroperasi. Kita fokuskan konektivitas antara Stasiun Tegalluar dengan pusat Kota Bandung. Jadi kalau ada nanti pembangunan angkutan umum berbasis rel itu salah satu rute yang diutamakan,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam siaran pers yang diterima Republika, Sabtu (27/4).
Bambang mengatakan, pemerintah ingin membangun konektivitas berbasis kereta antara Kota Bandung dengan Bandara Kertajati. Ia menjelaskan, kawasan Metropolitan Bandung Raya merupakan wilayah terpadu dengan potensi cukup besar untuk menjadi pilar pertumbuhan pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Dukungan untuk mewujudkan Metropolitan Bandung Raya ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.
Kerja sama lainnya, lanjut Bambang, Bappenas akan mendampingi Pemkot Bandung menyiapkan proyek-proyek yang akan dikerjakan di kawasan Metropolitan Bandung Raya. Tak hanya proyek pemerintah, tetapi juga proyek yang digarap badan usaha atau swasta.
Selain itu, Bappenas ingin mendorong perencanaan berbasis metropolitan yang tidak hanya mencakup Kota Bandung. Sehingga, perencanaan pembangunan tak lagi terkotak-kotak, melainkan terintegrasi dan komprehensif.
"Dalam perencanaan proyek, kalau ada jaringan angkutan umum, tidak hanya disediakan di dalam Kota Bandung, tapi harus difokuskan itu jaringan angkutan umum yang menghubungkan Kota Bandung dengan kota atau kabupaten di sekitarnya. Semua menghubungkan Metropolitan Bandung,” lanjutnya.
Bambang mengakui, untuk mewujudkannya tidak cukup dengan kekuatan pemerintah saja. Proses perencanaan hingga penganggaran Pada bagian sangat memungkinkan adanya keterlibatan swasta.
Ia menambahkan, pengembangan kawasan Metropolitan Bandung Raya ini tidak hanya berpegang pada faktor ekonomi dan sosial. Tetapi juga memperhatikan sektor lingkungan.
“Sehingga penanganan lingkungan tidak bisa sendiri-sendiri, contohnya masalah sampah. Saya tahu pak wali kota akan kesulitan mencari tempat penanggulangan akhir, makanya harus ada penanganan sampah tidak hanya di Kota Bandung tapi di wilayah Metropolitan Bandung," tuturnya.
Wali Kota Bandung Oded M Danial memprediksi Kota Bandung akan semakin berkembang. Hadirnya Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC) yang menghubungkan Kota Bandung dengan Jakarta akan menjadi beban jika pembangunan tidak dikendalikan dengan baik.
Ia menyadari betul tantangan tersebut di masa mendatang. Ia pun meyakini bahwa untuk menghadapi tantangan itu, pembangunan Kota Bandung tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan dukungan dari daerah-daerah sekitarnya.
Oleh karena itu, Oded merangkul kota dan kabupaten lain di Bandung Raya, yakni Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang, untuk bersinergi membangun zona ekonomi terpadu dalam lingkup Metropolitan Bandung Raya.
"Saya berharap pak menteri berkomitmen akan membantu membangun (Metropolitan) Bandung ini dari mulai Kota Bandung maupun Bandung Raya. Harapan kami, komitmen pak menteri ini bisa terwujud dengan lancar dan baik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika