REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Serapan tenaga kerja di Kota Yogyakarta dinilai masih rendah. Alasannya jumlah perusahaan yang belum mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dan jumlah perusahaan yang juga masih terbilang sedikit di Kota Yogyakarta.
"Kalau serapannya belum tinggi karena Yogya itu perusahaannya lebih sedikit dibandingkan Sleman. Perusahaan itu bisa dihitung jari, hanya 1.800 an," kata Kepala Bidang Kesejahteraan Hubungan Industrial (KHI) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Tri Karyadi Riyanto di Balai Kota Yogyakarta, Senin (29/4).
Tri mengatakan, pekerja yang ada pun tidak seluruhnya merupakan warga Kota Yogyakarta. Namun juga dari kabupaten lain seperti Kabupaten Bantul dan Sleman.
"Kita belum bisa memilah pekerja di Yogya, apakah pekerjanya itu dari Bantul, Sleman atau Yogya sendiri. Kita tidak bisa memilah," kata Tri.
Walaupun begitu, serapan tenaga kerja juga didorong oleh adanya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Maka dari itu, Pemkot Yogyakarta terus mendorong pengembangan UMKM agar dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar.
"Kita lihat kalau dari UMKM ada 24 ribuan lebih kita punya. Banyak sekali di sana yang mampu menyerap tenaga kerja informalnya," jelas Tri.
Saat ini, berdasarkan data yang diberikan Tri kepada Republika, penduduk usia kerja di Kota Yogyakarta mencapai 342.350 penduduk. Sementara, penduduk usia kerja yang bekerja baru mencapai 179.104 penduduk dari 412.448 penduduk.
Sementara itu, jumlah penganggur tercatat 6.168 penduduk. "Ini data kita tahun 2017," jelas Tri.
Rendahnya serapan tenaga kerja tidak hanya terjadi di Kota Yogyakarta. Namun juga di daerah lainnya di DIY.
Hal ini tentu menyebabkan tingkat pengangguran cukup tinggi. Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Ariyanto Wibowo mengatakan, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran.
Salah satu penyebabnya yakni ilmu yang didapat di bangku pendidikan, tidak sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan. Sehingga, banyak lulusan SMK yang terpaksa menganggur.
Untuk itu, seluruh pihak yang terlibat harus bersinergi mengatasi hal ini. Baik pemerintah maupun pihak swasta untuk mengurangi pengangguran dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Hal yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan berbagai pelatihan kewirausahaan. Pun dengan pelatihan keterampilan juga dibutuhkan.
Tidak hanya lulusan SMK, mahasiswa juga menjadi penyumbang tingginya angka pengangguran di DIY. Sementara, mahasiswa sendiri tidak semuanya memiliki KTP DIY.
Hal ini disebabkan karena sebagian lulusan perguruan tinggi di DIY masih ada yang menetap untuk mencari pekerjaan. "Padahal dalam jangka waktu enam bulan seseorang itu tinggal di DIY, maka akan ikut terdata sebagai penganggur di wilayah DIY," jelasnya.
Berdasarkan data dari Disnakertrans DIY, angka pengangguran di DIY mencapai 73.350 orang berdasarkan data per Agustus 2018. Angka pengangguran terbanyak ada di Kabupaten Sleman, sebesar 29.692 orang.
Sementara, disusul Kabupaten Bantul dengan angka 15.734 orang. Setelah itu Kota Yogyakarta sebesar 14.897 orang, Gunungkidul sebesar 9.249 orang dan Kulon Progo sebesar 3.778 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika