REPUBLIKA.CO.ID, RIYAHD – Otoritas Arab Saudi sementara waktu memutuskan untuk membebaskan empat aktivis wanita yang ditahan sejak Mei tahun lalu. Dilaporkan Reuters, Jumat (3/5), para aktivis itu sebelumnya ditahan otoritas Saudi karena diklaim telah berkomunikasi dengan wartawan asing dan diplomat yang dapat merugikan kerajaan.
Kantor Komunikasi Kerajaan Arab Saudi enggan memberikan konfirmasi. Namun, kelompok pegiat hak asasi manusia yang berbasis di London, Inggris, ALQST menyatakan, para tahanan yang dibebaskan itu yakni Hatun al Fassi, Amal al Harbi, Maysaa Al Manea, dan Abir Namnakani.
Reuters menyatakan, keempat tahanan itu dibebaskan setelah tiga tahanan lainnya telah dibebaskan sekitar satu bulan yang lalu. Dengan syarat, para tahanan wajib melapor ke pengadilan setempat.
Sebagian besar penahanan belasan aktivis wanita di Arab Saudi terjadi pada saat sebelum dan sesudah larangan perempuan untuk mengemudi mobil dicabut oleh otoritas kerajaan. Kebijakan itu ditempuh Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Mohammad bin Salman dengan pertimbangan sosial dan ekonomi.
Jelang pencabutan larangan mengemudi bagi wanita, otoritas tetap gencar dalam melakukan penangkapan. Padahal, para aktivis yang ditangkap itu adalah pihak yang selama ini menyerukan kerajaan agar memberikan hak kepada wanita untuk mengemudi mobil.
Beberapa kalangan, termasuk para aktivis dan diplomat yang menjadi sumber Reuters berspekulasi bahwa penangkapan tersebut dilakukan otoritas untuk menyampaikan pesan khusus. Yakni agar para aktivis tidak selalu memaksakan kehendak mereka yang tidak sejalan dengan agenda kerajaan.
Namun, Muhammad bin Salman membantah spekulasi tersebut. Ia mengatakan, bahwa para tahanan aktivis telah bekerja untuk intelijen Qatar dan Iran. Adapun Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Saudi pada Mei lalu menyatakan, beberapa wanita ditangkap bersama beberapa pria.
Penangkapan terhadap para wanita itu atas dasar tuduhan telah merugikan kepentingan Saudi dan menawarkan dukungan kepada musuh-musuh di luar Saudi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika