REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Aliansi oposisi Sudan dan kelompok-kelompok protes mengadakan pemogokan hari pertama pada Selasa (28/5). Ketegangan-ketegangan meningkat dengan penguasa militer negara itu terkait transisi menuju demokrasi.
Pembicaraan antara Dewan Militer Peralihan (TMC) dan Deklarasi Kekuatan Kebebasan dan Perubahan (DFCF) belum mengalami kemajuan kendati perundingan-perundingan sudah berjalan beberapa pekan mengenai apakah pihak sipil atau militer akan lebih dominan setelah penggulingan Presiden Omar al-Bashir yang sudah berkuasa lama bulan lalu.
Sebagian besar staf di sektor medis, kantor kelistrikan, dan karyawan di bank sentral dan juga bank-bank komersial melakukan pemogokan tetapi sektor-sektor lain hanya sebagian terpengaruh. Banyak toko tetap buka sementara bus-bus masih mengangkut penumpang, kata seorang saksi mata Reuters. Bandar udara di Khartoum beroperasi seperti biasa, kata satu sumber otoritas penerbangan dan kantor berita SUNA.
DFCF mengatakan pemogokan dua-hari itu akan mencakup perusahaan publik dan swasta, termasuk sektor penerbangan sipil, kereta api, perminyakan, perbankan, komunikasi, dan kesehatan. Wakil koalisi di dalam DFCF Wagdy Saleh dalam sebuah jumpa pers mengatakan jika persetujuan tidak tercapai dengan TMC, DFCF akan menyerukan pemogokan terbuka dan pembangkangan hingga kekuasaan diserahkan kepada sipil.
Saleh juga mengatakan TMC telah menuntut mayoritas dua-pertiga dari delapan jadi tiga di dewan kedaulatan yang akan memimpin negara itu. Aliansi DFCF menginginkan pihak sipil mendominasi dewan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika