REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah menilai, Bank Indonesia (BI) belum memastikan akan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat. Mereka akan melihat perkembangan global terlebih dahulu, terutama arah kebijakan bunga sentral Amerika Serikat (AS) The Fed untuk menurunkan atau masih menahan suku bunga.
Piter menjelaskan, BI harus cermat dalam menganalisis situasi eksternal. Sebab, kesalahan mengambil kebijakan akan berdampak besar kepada stabilitas rupiah. "Kalau The Fed menahan suku bunga, saya yakin BI belum akan menurunkan suku bunga," tuturnya ketika dihubungi Republika.co.id, Selasa (18/6).
Piter tak menampik, penurunan suku bunga sangat diharapkan oleh pasar guna memacu pertumbuhan ekonomi. Tapi, sesungguhnya, BI masih dapat membantu pertumbuhan ekonomi walaupun suku bunga tidak diturunkan.
Menurut Piter, BI bisa menggunakan bauran kebijakannya terutama di operasi moneter yang bersifat ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan BI sampai saat ini untuk mempertahankan suku bunga acuan di level enam persen sejalan dengan perkembangan ekonomi global. Khususnya perekonomian AS yang tengah tumbuh melampaui ekspektasi, sehingga memungkinkan The Fed untuk menaikkan suku bunga.
Hal tersebut berpotensi memicu pergerakan aliran modal keluar dari negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Kondisi ini dapat menyebabkan pelemahan rupiah.
"Dampaknya, tidak mungkin lagi menurunkan suku bunga," tutur Piter.
Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo membuka ruang untuk menurunkan suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR). Kebijakan ini dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun dengan mempertimbangkan tingkat inflasi yang rendah.
Namun, Perry menjelaskan, BI harus melihat beberapa kondisi untuk membuat keputusan akhir. Di antaranya, melihat kondisi pasar keuangan global yang tidak pasti dan dapat berdampak pada defisit transaksi berjalan.
"Itu kenapa kami masih mencermati ketidakpastian global," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/6).
