REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan untuk soal pengolahan sampah yang ada di DKI Jakarta sedang dalam proses penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub). Sebab, ia sedang menyusun Pergub mengenai pengolahan sampah plastik serta penanganannya.
“Kami sedang menyusun Pergubnya karena sampai saat ini belum selesai. Kalau sudah selesai nanti kami umumkan. Sedangkan soal ekspor impor sampah lebih baik konfirmasi ke Pemerintah Pusat,” ucapnya di Balai Kota, Selasa (18/6).
Kemudian, ia melanjutkan terkait penurunan kualitas air. Salah satu penyebab penurunan permukaan tanah adalah karena penyedotan air tanah oleh warga. Mereka juga tidak memiliki akses pada air pipa. Solusinya itu dengan menghadirkan air pada warga menggunakan pipa sehingga mereka tidak harus mengambil air tanah.
“Ini yang sedang kami kerjakan dengan PDAM dan itu juga sebabnya mengapa kami kemarin mencoba memasukan ke dalam anggaran supaya bisa melakukan pipanisasi. Itu juga sebabnya mengapa kami sedang dalam proses untuk melakukan take over atas pengelolaan oleh swasta supaya pemerintah bisa mempercepat pipanisasi di seluruh wilayah Jakarta,” ucapnya.
Anies menambahkan tanpa ada percepatan itu, maka warga selalu akan mengambil. Dalam jangka pendek nanti akan dilakukan untuk menyediakan air-air minum bagi warga di wilayah-wilayah yang sama sekali tidak ada akses sehingga mereka harus membeli air minum dengan harga yang amat mahal.
“Ini sedang difinalisasi oleh tim sumber daya air bersama dengan PDAM, nanti begitu final, kami akan umumkan. Jadi, jangka panjang adalah menyiapkan pipanisasi, jangka pendek adalah dengan penyediaan air-air minum untuk warga. Sehingga kami bisa mengurangi penyedotan air dari dalam tanah,” katanya.
Lalu, untuk mengenai polusi, kata Anies, Jakarta termasuk di dalam kota untuk berkomitmen menurunkan greenhouse gas emission sebesar 30 persen. Saat ini sudah mencapai 22 persen. 30 persen itu nantinya ditargetkan pada tahun 2030. Kalau sekarang masih 2019 jadi sudah ada 11 tahun tetapi sudah menurunkan mencapai 22 persen.
“Artinya kami melakukan dengan baik. Mudah-mudahan kami bisa lebih awal dari target 2030. Salah satu hal yang paling utama kami tahu ada 17 juta kendaraan bermotor di Jakarta. Selama transportasi publik tidak tersedia dengan baik maka kendaraan privat akan selalu menjadi opsi. Nah, yang kami kerjakan adalah membereskan transportasi publik, kualitasnya lebih baik, terintegrasi, harganya terjangkau kemudian rutenya pun terjangkau terutama first mile and last mile,” ucapnya.
Anies melanjutkan mengenai survei TomTom traffic index 2018. Ia mengaku Jakarta mengalami peningkatan yang lebih baik dan di indeks itu 53 persen. Ada beberapa hal yang mengurangi kemacetan salah satunya soal integrasi transportasi. Sebab, orang menggunakan kendaraan publik bila transportasi terintegrasi.
“Kalau terintegrasi mereka meninggalkan kendaraan pribadi. Dengan kendaraan pribadi berkurang maka kemacetan akan berkurang. Itu diiringi dengan pembukaan rute-rute baru layanan transjakarta. Kami juga menugaskan transjakarta untuk menyambung dengan transportasi-transportasi publik kereta api dan MRT,” ujarnya.
Sehingga, lanjut dia, jumlah orang yang naik kendaraan umum pindah ke kendaraan pribadi berkurang. Lalu, beroperasinya beberapa flyover dan underpass yang itu membantu mengurangi kemacetan. Kemudian, tentu saja pendesainan baru di dalam jalan protokol itu ikut membantu.
“Jadi, itu adalah sebagian hal-hal yang kami pandang nanti akan kami teruskan ke depan supaya bisa mengurangi kemacetan. Tapi kami melihat itu sebagai proses yang positif sehingga kami akan pertahankan terus di tahun-tahun yang akan datang,” ujarnya.
Anies berharap tahun ini lebih tinggi karena angka yang berdasarkan survei TomTom Traffic Index itu tahun 2018 sebelum adanya MRT. Dengan adanya MRT di tahun ini ia ingin bisa lebih baik lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika