REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berpendapat kabinet pada pemerintahan selanjutnya sebaiknya berasal dari kader-kader partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin. Untuk itu, ia mengaku tak mempermasalahkan jika nantinya ada penambahan koalisi.
Menurutnya, penambahan koalisi diperlukan untuk menambah kekuatan yang sudah ada. “Kalau sekarang pemerintah tentu cukup dengan yang ada, tapi menambah kekuatan tidak ada salahnya juga,” ujar Airlangga di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (25/6).
Namun, ia menyampaikan masalah kabinet pada pemerintahan selanjutnya akan dibahas setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pilpres diumumkan. “Ya tentu pertama koalisi ini kan kita yang mendukung bapak presiden, kita menunggu hasil MK. Sesudah hasil MK tentu ada pembahasan lanjutan,” jelas dia.
Setelah putusan MK diumumkan dan masalah kabinet dibahas, langkah selanjutnya, yakni membahas masalah posisi di parlemen. Menurut dia, posisi ketua DPR diduduki oleh partai pemenang, yakni PDI Perjuangan.
Kemudian posisi selanjutnya diduduki oleh partai pemenang berikutnya, di antaranya yakni Golkar, Gerindra, Nasdem, dan juga PKB. “Itu paket di DPR. Kalau paket di MPR itu biasanya ada pemilihan paket, karena plus DPD di situ,” tambahnya.