REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai wajar banyak partai politik yang meminta jatah menteri kepada kepala negara terpilih. Partai berlogo kepala banteng moncong putih ini berpendapat, permintaan jatah menteri merupakan hak dari masing-masing partai.

"Kan tidak ada yang salah, wajar saja tidak ada yang keliru dalam hal itu namanya juga permintaan," kata Wakil Sekretaris Jendral PDIP Eriko Sotarduga di Jakarta, Kamis (4/7).

Eriko melanjutkan, PDIP tidak ingin mencampuri hak masing-masing partai. Lebih jauh, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) itu berpendapat jika penunjukan posisi menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.

Dia mengatakan, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tentu akan memilih menteri-menteri yang profesional. Eriko lantas menyinggung Jokowi yang merupakan kader PDIP. Dia mengatakan, partai akan mendukung sepenuhnya keputusan mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Apa pun soal putusan itu, menurut kami beliau sebagai negawaran yang mempunyai suatu etika yang luar biasa dan selalu membicarakan hal itu juga dengan Ketua Umum termasuk dengan ibu Megawati Soekarnoputri," kata Eriko lagi.

Sebelumnya, pernyataan Eriko dilontarkan guna merespons keinginan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan partai Nasional Demokrat (Nasdem) terkait kursi menteri. Kedua kendaraan politik itu masing-masing meminta jatah 10 dan 11 kursi.

Permintaan 10 kursi menteri PKB dilontarkan oleh Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Tak mau kalah, politikus Nasdem Teuku Taufiqulhadi berkelakar jika partainya pantas mendapatkam 11 kursi jika melihat perolehan suara dalam Pileg 2019.

Berdasarkan hasil konversi kursi DPR periode 2019-2024 Partai Nasdem memperoleh 59 kursi. Sedangkan PKB memperoleh 58 kursi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika