Selasa 09 Jul 2019 12:38 WIB

PKB tak Setuju Ada Anggota Baru di Koalisi Jokowi

Koalisi Indonesia Kerja saat ini dinilai sudah cukup gemuk.

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Andri Saubani
Presiden Joko Widodo (kiri) mengikuti gerakan tari anak-anak saat meninjau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung di Sulawesi Utara, Jumat (5/7/2019).
Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo (kiri) mengikuti gerakan tari anak-anak saat meninjau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung di Sulawesi Utara, Jumat (5/7/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak sepakat adanya anggota baru di Koalisi Indonesia Kerja (KIK). PKB berharap, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) membangun koalisi tetap dari partai yang berusaha menenangkannya saat Pilpres.

"itu koalisi ini sudah cukup bahkan lebih, gemuk, makanya kalau memang Pak Jokowi ingin membangun koalisi yang solid tentu dimulai dari koalisi yang ada saja," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (9/7).

Baca Juga

Menurut Jazilul, bila ada yang hendak bergabung maka dapat diberikan ruang yang lain, tetapi tidak dalam koalisi. Meskipun, ia juga mengakui pemilihan formasi kabinet merupakan kewenangan presiden.

Jazilul pun menjelaskan sejumlah alasan agar KIK tetap berisikan menteri - menteri dari parpol pendukungnya. Ia mengatakan, adanya anggota baru dalam koalisi bakal memunculkan kesulitan baru, misalnya dalam pencocokan visi.